Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Darmansyah, Dwiky (2022) Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Skripsi Watermark.pdf Download (1MB)

Abstract

DWIKY DARMANSYAH, 2022: Perceraian Akibat Murtad Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci : Perceraian, Murtad , Hak Asuh Anak.

Perceraian ialah putusnya suatu perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai pasangan suami istri. Namun dengan seiring berkembangnya masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan perceraian karena salah satu pasangan beralih agama maka akibat dari hukuman perceraian yang salah satunya beralih agama ialah hak asuh pada anak itu sendiri. Disanalah timbul suatu permasalahan hingga kini, apakah kewenangan ini diberikan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
Ada dua topik pembahasan dalam skripsi ini, ialah : 1) Bagaimana proses penyelesaian perceraian akibat murtad menurut UU Perkawinan dan KHI. 2) Bagaimana hak asuh anak akibat perceraian oleh salah satu pasangan yanng beralih agama (murtad), dari dua fokus masalah tersebut, pasti ada tujuan yang di lakukan oleh peneliti yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perceraian akibat beralihnya agama (murtad) menurut UU Perkawinan dan KHI. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis hak asuh anak akibat perceraian oleh salah satu pasangan yang beralih agama (murtad) .
Metode penelitian ini menggunakan metode yang bersifat Hukum Normatif yaitu penelitian yang kepustakaan (library research) artinya, dasar hukum digunakan pada sumbernya ialah bahan hukum sekunder dan primer. Dengan metode ini, digunakan pendekatan analisis deskriptif terhadap objek penelitian yang tahap selanjutnya akan menelaah teori-teori, dan konsep-konsep yang akan dilakukan uji banding ke objek kajian.
Temuan dalam studi ini adalah apabila terjadi perceraian akibat salah satu pasangan beralih agama, maka dilihat asal hukum mereka ketika melangsungkan perkawinan, jika pasangan tersebut menundukan dirinya pada hukum Islam maka yang berwenang dan memutus perkara tersebut ialah Pengadilan Agama. Begitupun juga sebaliknya jika perkawinannya dicatat di kantor catatan sipil maka proses penyelesaian perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum setempat. Dan hak asuh akibat perceraia beda agama atau orang tua yang beralih agama, secara hukum tidak diatur secara tegas maka dalam perihal ini ada pada pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan karena pokok ada pada bagaimana menjaga kemaslahatan bagi usia yang belum mumayyiz karena kebutuhan utamanya ada pada kasih sayang sang ibu. Apapun agama dan keyakinan ibu, kualitas kasih sayang terhadap anak-anak mereka tetap sama secara fitrah. Sedangkan jika anak sudah mumayyiz atau telah melebihi 12 (dua belas) tahun, maka anak dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk menjadi pengasuh.

Actions (login required)

View Item