IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 18 TAHUN 2016 DI DESA SUMBERKENCONO KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

MUZAYYIN, AHMAD (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 18 TAHUN 2016 DI DESA SUMBERKENCONO KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ahmad Muzayyin_S20183037.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Ahmad Muzayyin, 2022: Implementasi Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Smart Kampung
Jarak tempuh desa yang ada di perbatasan kabupaten Banyuwangi cukup jauh untuk ke pusat kota. Maka dari permasalahan itu Pemerintah meluncurkan “Program Smart Kampung” yang berlandaskan Perbup No. 18/2016. Desa Sumberkencono menjadi salah satu desa yang terpilih untuk mengimplementasikan program tersebut dikarenakan lokasi jarak tempuh ke kota yang jauh dan masyarakat di desa antusias untuk mengurus Administrasi di desa. Dengan demikian pentingnya dilakukan penelitian mengenai Implementasi Perbup No. 18/2016 tentang Program Smart Kampung. Adapun tujuannya guna mengetahui Implementasi Perbup No. 18/2016 tentang Program Smart Kampung di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dan Kendala dari Pelaksanaan Program tersebut.
Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan Yuridis Empiris. Adapun teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif model interaktif. Dan keabsahan data dilakukan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Smart Kampung di Sumberkencono telah berlangsung dengan baik serta mampu melayani masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah di legitimasikan. Namun masih ada oknum yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada 2) Implementasi Perbup No 18/2016 tentang Smart Kampung di Desa Sumberkencono mengalami kendala berupa jaringan Wifi yang terkadang mengalami lemot, oknum nakal yang mendahulukan pelayanan bagi yang bayar dan masyarakat yang tidak membawa identitas berupa KTP atau KK juga menjadi kendala yang membuat antrian semakin memanjang karena petugas masih harus mencarikan data identitas yang dimiliki desa.

Actions (login required)

View Item