Putusan mahkamah konstitusi republik Indonesia nomor 79/puu-xvii/2019 tentang pengujian undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Rofiqi, Ahmad Deni (2022) Putusan mahkamah konstitusi republik Indonesia nomor 79/puu-xvii/2019 tentang pengujian undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Ahmad Deni Rofiqi_S20173067.pdf Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution bertanggungjawab atas terselenggaranya kehidupan bernegara yang berkeadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti dalam kontroversi revisi kedua Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi perlu hadir untuk menjamin proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi. Sehingga, mandat yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijalankan secara terarah berdasarkan undang-undang yang telah diatur untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus skripsi ini ialah: 1) Apakah pokok pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019?; 2) Bagaimana implikasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap lembaga KPK?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan pokok pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan MK Nomor: /79/PUU-XVII/2019; 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan implikasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap lembaga KPK.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif-deskriptif. Adapun jenis penelitiannya adalah yuridis-normatif yang berpedoman pada analisis norma-norma hukum dan putusan pengadilan.

Kesimpulan penelitian ini ialah 1) Putusan Hakim konstitusi yang menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, tak dapat dibenarkan; 2) KPK dilemahkan melalui revisi kedua Undang-Undang KPK.

Actions (login required)

View Item