Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Nuha, Wildan Ulin (2022) Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Text Wildan Ulin Nuha_S20182085.pdf Download (3MB)

Abstract

Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan, di mana wakaf uang dikolaborasikan dengan sukuk negara sehingga menjadi satu instrumen bernama Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai wujud program wakaf produktif. Pengelolaan CWLS melibatkan 5 stakeholder yang salah satunya ialah Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku regulator, leader, dan nazhir. BWI berwenang sebagai regulator dan nazhir tercantum dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tepatnya dalam huruf a dan b. Kedua wewenang BWI tersebut dapat menimbulkan conflict of interest sehingga terjadi inkonsistensi wewenang dalam BWI. Peneliti akan meninjau kewenangan yang dijalankan BWI dalam mengelola CWLS.
Penelitian ini berfokus pada: 1) Bagaimana kewenangan BWI sebagai regulator dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf? 2) Bagaimana kewenangan BWI sebagai nazhir dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf? 3) Bagaimana inkonsistensi kewenangan BWI sebagai regulator dan nazhir dalam pengelolaan CWLS?
Tujuan penelitian ini: 1) Mendeskripsikan kewenangan BWI sebagai regulator dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 2) Mendeskripsikan kewenangan BWI sebagai nazhir dalam pengelolaan CWLS perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 3) Mendeskripsikan inkonsistensi kewenangan BWI sebagai regulator dan nazhir dalam pengelolaan CWLS.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 41 Tahun 2004, UU No. 19 Tahun 2008, PP No. 42 Tahun 2006, PBWI No. 1 Tahun 2007, PBWI No. 1 Tahun 2020) dan sumber bahan hukum sekunder (buku, jurnal, skripsi, tesis, internet/website BWI). Pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif analisis.
Hasil penelitian bahwa: 1) Kewenangan BWI sebagai regulator dalam pengelolaan CWLS adalah membuat aturan CWLS yang saat ini termuat dalam pasal 16-19 PBWI No. 1 Tahun 2020. Namun aturan tersebut belum mengakomodasi CWLS secara keseluruhan. CWLS tidak diatur secara khusus dalam UU maupun peraturan menteri. BWI sebagai regulator telah melakukan tugas sesuai yang diamanahkan pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004. 2) Kewenangan BWI sebagai nazhir dalam pengelolaan CWLS adalah membentuk lembaga kenazhiran sendiri. BWI sebagai nazhir berwenang mengelola dana dari imbal hasil CWLS untuk program sosialnya. BWI memiliki kedudukan peran yang berbeda dalam setiap penerbitan CWLS. Pada CWLS Seri SW-001 BWI menjadi nazhir tunggal, pada CWLS Ritel Seri SWR-001 BWI menjadi nazhir umum, pada CWLS Ritel Seri SWR-002 BWI menjadi nazhir bersama nazhir lain, dan pada CWLS Ritel Seri SWR-003 BWI menjadi nazhir bersama nazhir lain. 3) Inkonsistensi kewenangan BWI dalam pengelolaan CWLS terjadi karena ada conflict of intrerest yang disebabkan oleh perangkapan jabatan dan kelemahan sistem aturan, yaitu BWI sebagai regulator sekaligus nazhir. BWI sebagai nazhir dianggap menggangu independensinya dalam pembuatan regulasi CWLS, pembinaan nazhir CWLS, dan pengawasan nazhir CWLS. Sedangkan ketika BWI sebagai regulator dianggap mengganggu independensinya dalam mengelola CWLS. Untuk itulah kewenangan sebagai regulator dan nazhir tersebut harus dipisahkan dari BWI.

Kata Kunci: Kewenangan BWI, CWLS, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Actions (login required)

View Item