PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)

Ilhamiyah, Fikriatul (2022) PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text 1. SKRIPSI FIKRIATUL ILHAMIYAH S20181145.pdf Download (3MB)

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sebagai hubungan suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan tidak akan selamanya mencapai pada suatu kebahagiaan yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, kadangkala dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perceraian. Pasca perceraian terdapat hak-hak isteri yang wajib diberikan oleh suami baik itu nafkah iddah, mut’ah dan madliyah. Seperti halnya pada kasus putusan nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr yaitu berupa gugatan nafkah pasca perceraian berupa nafkah iddah, mut’ah dan madliyah yang diajukan oleh pihak isteri.
Pada penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak isteri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?. Dari fokus penelitian tentunya memiliki tujuan penelitian, yaitu terdapat dua tujuan penelitian: 1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian, 2. Untuk menganalisa perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris yaitu menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Sumber datanya berupa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor1018/Pdt.G/2022/PA.Jr dan data pendukungnya hasil wawancara di Pengadilan Agama Jember, KHI, UU Perkawinan, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi atas informan, dan teknik analisis yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.
Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu: 1. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian. Istri yang telah dicerai oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah madliyah, iddah dan mut’ah dimana setiap perkara tentunya besaran nafkah yang digugat oleh istri tidak sama dan tidak akan serta merta dikabulkan oleh majelis hakim melainkan memerlukan pertimbangan. Adapun pertimbangan majelis hakim melihat pada aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan dan pengasilan tergugat, keterangan kedua saksi penggugat dan tergugat serta adanya bukti. Maka dengan adanya pertimbangan tersebut majelis hakim dapat menentukan besaran nafkah yang berhak diterima oleh istri dari tergugat, 2. hak-hak istri pasca perceraian benar-benar dilindungi oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo., Pasal 80ayat 4 huruf a dan huruf b KHI. Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI, pasal 158 huruf b KHI. Kemudian untuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dilakukan setelah majelis hakim memutuskan besaran nafkah yang harus dibayar oleh tergugat/bekas suaminya. Pada perkara nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr, pelaksaan pemenuhan hak-hak istri telah dipenuhi oleh tergugat/bekas suaminya sesuai dengan keputusan majelis hakim dan dilakukan dihadapan kuasa hukum penggugat/istri.

Actions (login required)

View Item