Omnibus Law Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie

Istiqomah, Fitria (2023) Omnibus Law Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI FITRIA ISTIQOMAH -1.pdf Download (36MB)

Abstract

Kata Kunci : Omnibus Law. Ketatanegaraan Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie

Banyaknya peraturan perundang-undangan berbelit inilah yang menyebabkan perkembangan perekonomian negara belum dapat dikatakan membaik, akan tetapi omnibus law menjadi sebuah solusi oleh Presiden Joko Widodo yang dapat mampu menjawab persoalan tumpeng tindih aturan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam perubahan sistem hukum di Indonesia, tujuan dari adanya Omnibus Law ini tidak lain adalah untuk menciptakan terobosan di bidang hukum. Namun keberadaan Omnibus Law justru menyebabkan kontroversi yang terjadi di masyarakat.
Fokus Penelitian penulisan ini adalah 1) Bagaimana konsep Omnibus Law dalam pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie? 2) Bagaimana implikasi Omnibus Law terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie?
Tujuan Penelitian dalama penulisan ini adalah 1) Mendeskripsikan hubungan Omnibus Law dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. 2) Mendeskripsikan Implikasi Omnibus Law terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Prof. Jimly Asshiddiqie.
Penelitian ini menggunakan metode Pustaka dimana semua penelitian kita fokuskan pada buku-buku, jurnal-jurnal, maupun hal-hal yang berkaitan lainnya. Dalam penelitian ini mendeskripsikan pemikiran seorang tokoh yaitu Jimly Asshiddiqie mengenai metode pembentukan Omnibus Law secara komprehensif untuk kemudian dianalisa secara logis, sehingga mendapat suatu kesimpulan terhadap pandangan Jimly Asshiddiqie tentang Omnibus Law dan Konsekuensi terhadap Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Hasil dari penilitian ini yaitu: Jimly Ashiddiqie memiliki pandangan bahwa tujuan dibuatnya UU Omnibus law memberikan dampak positif dalam hal penyederhanaan regulasi untuk mengatasi pelbagai kendala yang di alami bangsa Indonesia. Dengan proses yang cepat dan tepat seperti dalam menangani peraturan undang-undang yang sedang tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lain. Tetapi apabila Omnibus Law tetap digunakan sebagai sistem dalam membentuk undang-undang maka dampak dan konsekuensi yang di terima cukup besar seperti format dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan, Karena Omnibus Law masih kurang maksimal jika diterapkan di Indonesia sehingga bisa terdapat cacat secara formil. Atas beberapa asas seperti Lex specialis derogat legi generali dan lex posterior derogat legi priori (Peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama). Tidak menunutut kemungkinan pula kehadiran Omnibus Law juga akan dihapus atau direvisi oleh UU yang baru. Sehingga hal ini akan terjadi kekacauan hukum apabila Undang-undang tersebut saling hapus dan saling mengesampingkan.

Actions (login required)

View Item