ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Nasihuddin, Muhammad Hamze (2023) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Shiddiq Jember.

Text MUHAMMAD HAMZE NASIHUDDIN_S20183056.pdf Download (2MB)

Abstract

Muhammad Hamze Nasihuddin, 2022 : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu dalam Perspektif Fikih Siyasah
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Presidential Treshold, Fikih Siyasah
Presidential Threshold merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki
oleh Capres dan Cawapres untuk bisa mencalonkan dalam konteks pemilu
presiden dan wakil presiden yang ada di Indonesia. Ketentuan presidential
threshold terdapat dalam pasal 222 UU Nomor 2017 tentang pemilu. Namun pasal
ini menjadi polemik dan tidak mencerminkan hak berdemokrasi. Sehingga hak
sebagai warga negara menjadi terbatas untuk memilih dan dipilih.
Ada dua topik pembahasan dalam skripsi ini, ialah : 1) Bagaimana
pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor
49/PUU-XVI/2018 tentang pemilu?. 2) Bagaimana pandangan fikih siyasah atas
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-XVI/2018?. Adapun tujuan
diadakannya penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui pertimbangan majelis
hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 49/PUU-XVI/2018 tentang
pemilu. 2) Untuk mengetahui pandangan fikih siyasah atas putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 49/PUU-XVI/2018.
Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan kaidah menelaah bahan yang
bersumber dari studi kepustakaan juga peraturan perundang-undangan. Jenis
penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka, yang mana penelitian
hanya difokuskan serta dilakukan untuk menganalisis secara mendalam sumber-
sumber kepustakaan baik berupa bahan primer maupun sekunder yang berkaitan
dengan permasalahan juga pembahasan untuk membantu dalam
pemahamandengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual
yang dalam analisisnya menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan
literatur-literatur hukum maupun non hukum.
Dalam penelitian ini, diperoleh 2 kesimpulan yakni: 1) Pertimbangan
Hakim MK mengenai putusan perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 mengenai pasal
222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Secara yuridis menyatakan Pasal
222 UU tentang Pemilu bahwa MK dalam pertimbangannya menyatkan
konstitusional dan tetap belaku. Bahwa dalam menambahkan syarat ambang batas
Capres dan Cawapres tidak akan mengeliminasai Capres dan Cawapres alternatif
dan juga mengenai Pasal tersebut ialah satu norma yang nyata mengenai
penjabaran dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ialah kebijakan hukum terbuka
(open legal policy) yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. 2)
Presidential threshold dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-
XVI/2018 tentang pemilu menurut pandangan Fikih Siyasah tidak boleh karena
dalam putusan tersebut tidak menimbulkan kemaslahatan yang cukup besar
melainkan memunculkan kemafsadatan yang cukup besar. Karena bertentangan
dengan al-Quran. Juga dapat mencederai hak hak warga dan partai politik.

Actions (login required)

View Item