PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Fadilah, - (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Fadilah_S20184036.pdf Download (2MB)

Abstract

Fadilah, 2022: Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Pidana Indonesia Perpektif Hukum Pidana Islam.
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pengguna jasa pekerja seks komersial, hukum pidana indonesia, hukum pidana islam
Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Akan tetapi, ada sebagian orang yang memilih pekerjaan yang dilarang oleh negara dan perundang-undangan seperti prostitusi. Salah-satu faktor yang menyebabkan maraknya prostitusi yaitu tidak tegasnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur pihak yang terlibat, yakni pengguna jasa pekerja seks komersial.

Fokus kajian dalam penelitian skripsi ini ialah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia?, 2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial?. Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah 1)
Mengetahui pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia, 2) Mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Adapun pengumpulan bahan hukum maupun non hukum menggunakan studi kepustakaan, dimana dalam analisinya peneliti menggunakan analisis deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini ialah 1) dalam hukum pidana Indonesia yaitu dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak ada pasal satupun di dalamnya yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial. Akan tetapi, diatur dalam KUHP baru masuk yaitu terdapat pada pasal 411. Pada pasal tersebut
sanksi pidananya tergolong ringan sehingga dikhawatirkan tidak dapat memberikan efek jera 2) hukum pidana Islam dalam hal ini Qanun jinayat Aceh mengatur terhadap pengguna jasa pekerja seks komersial yaitu masuk dalam kategori jarimah zina serta hukumannya adalah 100 kali cambuk.

Actions (login required)

View Item