ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/P/HUM/2018 TENTANG CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

Daeng Alpan, Malaerangeng (2023) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/P/HUM/2018 TENTANG CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN FILSAFAT POLITIK ISLAM. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Daeng Alpan Malaerangeng S20183075 HTN.pdf Download (2MB)

Abstract

Daeng Alpan Malaerangeng, 2023: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
46/P/Hum/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam.
Kata Kunci : Mahkamah Agung, Hak Asasi Manusia, Filsafat Politik Islam.
Di perbolehkannya mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan lagi
sebagai anggota legislatif sebagaimana dalam Putusan MA No. 46/P/HUM/2018
sangat mencederai kepercayaan bangsa. Diperbolehkannya hak individu seorang
mantan narapidana korupsi memang terkadang bertentangan dengan hak umum.
Dalam islam mengajarkan bahwa untuk memberikan amanah kepada orang yang
tepat. Melihat kondisi Negara Indonesia yang masih banyak melakukan tindakan
korup maka keputusan yang diambil oleh MA tidaklah bijak. Maka dalam
penelitian ini akan melihat dari segi HAM dan filsafat politik islam.
Fokus masalah yang peneliti telah dekskripsikan ialah: 1) Bagaimana dasar
pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/P/HUM/2018
terhadap pencalonan anggota legislatif mantan narapidana korupsi?. 2) Bagaimana
analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 ditinjau
perspektif Hak Asasi Manusia?. 3) Bagaimana pandangan filsafat politik Islam
terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018?.
Tujuan diadakannya penelitian ini ialah: 1) Mengetahui dan
mendeskripsikan bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam
Putusan Nomor 46/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota legislatif mantan
narapidana korupsi. 2) Mengetahui dan mendekskripsikan bagaimana hasil
analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 ditinjau
perspektif Hak Asasi Manusia. 3) Mengetahui dan mendeskripsikan pandangan
filsafat politik Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor
46/P/HUM/2018.
Untuk dapat mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti
menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan
pendekatan filosofis yang dalam analisisnya menggunakan studi kepustakaan
dengan mengumpulkan literatur-literatur hukum maupun non hukum.
Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Putusan Mahkamah
Agung No. 46/P/HUM/2018 tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 2)
Argumen hakim memperbolehkan mantan naraidana korupsi dengan alasan HAM
yaitu hak politik dengan memprioritaskan hak individu bertentangan dengan
konsep HAM negara Indonesia yang mementingkan kesejahteraan umum dan
keadilan. Perpu No. 1 Tahun 2022 dan UU No. 7 Tahun 2017 yang menjadi
rujukan Mahkamah Agung dalam menetapkan putusannya ternyata UU tersebut
tidak mencerminkan keadilan dalam pembentukannya. keadilan yang sempurna
tidak pandang bulu dan seimbang. 3) Dalam pandangan filsafat politik islam
memperbolehkan mantan narapidana korupsi sangat bertentangan konsepnya
karena melihat kondisi negara yang sedang mewabah praktik korupsi termasuk
kedalam negara bodoh dan tidak sesuai dengan konsep maslahah al-mursalah
yang mementingkan kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item