Perlindungan Hukum Bagi Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Wacana Raperda Tes Keperawanan Sebagai Syarat Kelulusan Siswi Sekolah Di Kabupaten Jember)

Zamzam, Ahmad Saubal Baha (2016) Perlindungan Hukum Bagi Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Wacana Raperda Tes Keperawanan Sebagai Syarat Kelulusan Siswi Sekolah Di Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ahmad Saubal Baha Zamzam_083111035.pdf Download (4MB)

Abstract

Maraknya pergaulan bebas para pelajar di Jember memberikan sebuah inisiatif pemerintah kabupaten Jember untuk melindungi dari kerusakan moral dan akhlak anak-anak di kabupaten Jember. Sehingga muncul sebuah wacana dari anggota DPRD yaitu Raperda Akhlakul Karimah tentang tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi sekolah dengan tujuan perlindungan terhadap anak. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana konsep tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi sekolah dalam wacana Raperda DPRD kabupaten Jember ? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam wacana Raperda DPRD Jember tentang tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi sekolah ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi sekolah ? Tujuan skripsi ini adalah untuk 1) mengetahui konsep tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi sekolah. 2) mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam wacana raperda tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi sekolah dan 3) mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi sekolah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis perbandingan tetap. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa 1) konsep tes keperawanan ini berlaku bagi seluruh siswi sekolah SMP maupun SMA yang sudah akan lulus. Siswi tersebut akan di tes keperawanannya satu persatu oleh dokter ahli. Jika siswi yang dites keperawanannya tadi ternyata selaput daranya robek maka konsekuensinya siswi tersebut tidak dapat lulus dari sekolahnya. 2) dalam wacana raperda tes keperawanan ada dua sisi yang berlawanan yaitu sisi yang menganggap bahwa wacana Raperda tes keperawanan tidak mengandung sebuah perlindungan hukum bagi anak karena terdapat diskriminasi terhadap anak perempuan. Sehingga Raperda tersebut bertentangan dengan apa yang terdapat dalam pasal 13 UU 23 TH 2002 yang menyebutkan bahwa anak harus bebas dari tindakan diskriminasi dan juga bertentangan dengan UU 7 th 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Kemudian sisi yang lain menganggap bahwa wacana Raperda tersebut mengandung sebuah perlindungan dengan mengaitkan dalam UU 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 ayat 1 huruf (b) tentang adanya perlindungan terhadap tindakan eksploitasi seksualitas anak. 3) tes keperawanan dalam Islam merupakan sebuah kemaslahatan yang darurat sehingga perlu dilakukan tes keperawanan agar perzinahan tidak terus berlangsung pada anakanak pelajar. Akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak mempunyai kemaslahatan yang bersifat universal, sehingga tidak bisa dikatakan maslahat. Jadi tes keperawanan sebagai syarat kelulusan siswi sekolah tidak bisa dijadikan PERDA.

Actions (login required)

View Item