Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Rahman, Fathor Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

Text 3905-Article Text-10410-1-10-20201230.pdf Download (319kB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas konsepsi Hak Asasi Manusia mantan narapidana
korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018; HAM mantan
narapidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 dalam
perspektif konsep maqashid syariah Jasser Auda. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif
dengan kajian pustaka. Perspektif dalam pembahasan ini adalah konsep maqashid syariah
Jasser Auda yang menggunakan pendekatan sistem dalam istinbath hukum Islam. Hasil
penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: 1) alam pikir bangsa Indonesia saat ini tidak
bisa dilepaskan dengan isu-isu kontemporer mengenai HAM, demokrasi, negara bangsa,
negara hukum, dan cita-cita kemajuan serta kemakmuran bangsa dalam konteks nasional; 2)
PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sejalan dengan maqashid al-syariah dengan pendekatan sistem;
3) pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif
dibenarkan dalam kacamata maqashid al-syariah Jasser Auda, dalam konteks keberkelindanannya dengan berbagai dimensi, yaitu dimensi sosial, dimensi birokrasi untuk mencapai
good governance, dimensi pendidikan politik, dimensi filosofi negara dan keadilan.

Actions (login required)

View Item