Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUUVIII/2010 Mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2017.

Anam, Mohamad Hoirul (2017) Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUUVIII/2010 Mengenai Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2017. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Mohamad Hoirul Anam_0839115008.pdf Download (5MB)

Abstract

Kata Kunci: Hak Keperdataan Anak, Hakim PA Banyuwangi Anak di luar perkawinan, dapat diasumsikan sebagai anak yang lahir bukan karena akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membahas sebatas pada kedudukannya saja pada pasal 43 ayat (1) yang mengatakan bahwa anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Atas dasar itu ada hal yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No 46/PUU-VIII/2010, yang merupakan hasil judicial review bunyi pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya dalam putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar perkawinan selain mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai bapaknya sepanjang bisa dibuktikan secara sah. Berdasarkan hal tersebut jelas mengundang berbagai statemen yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini ditetapkan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana status anak diluar perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?, 2) Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?, 3) Bagaimana hak keperdataan anak yang dilahirkan akibat perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi?. Dari rumusan masalah tersebut mempunyai tujuan: 1) mendeskripsikan status anak diluar perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. 2) mendeskripsikan hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. 3) mendeskripsikan hak keperdataan anak yang dilahirkan akibat perzinahan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi melalui subjek penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis dan diolah dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) anak di luar perkawinan menurut Hakim PA Banyuwangi adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina. 2) hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri menurut Hakim PA Banyuwangi adalah a) mempunyai hak keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, b) mempunyai hak keperdataan dengan ibunya digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id v dan bapaknya, jika perkawinan yang dilangsungkan tidak fasid serta dapat dibuktikan melalui pengesahan di Pengadilan Agama (Isbat Nikah). 3) hak keperdataan anak hasil zina menurut Hakim PA Banyuwangi adalah a) mempunyai hak keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja (wanita yang melahirkan tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama ataupun hukum), b) mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan bapaknya jika wanita hamil karena zina menikah dengan lelaki yang menghamilinya dan anak dikategorikan sebagai anak sah yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan.

Actions (login required)

View Item