Problematika Yuridis Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia

Moerya, Pinkan Excellolita Feminina (2022) Problematika Yuridis Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Pinkan Excellolita Feminina Moerya_S20173012.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci : Peraturan Presiden, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing. Peraturan Presiden adalah salah satu peraturan yang ditetapkan oleh Presiden guna untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan. Tak heran jika Peraturan Penggunaan TKA disusun dalam rancangan Peraturan Presiden tersebut. salah satunya Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018. Terciptanya Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 agar memudahkan proses TKA masuk dalam Indonesia. Namun, menuai Pro kontra Terhadap Peraturan Presiden tersebut dengan menghapusnya IMTA dan mengutamakan TKA tanpa memperhatikan Perindungan terhadap Tenaga Kerja Lokal. Adapun fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Ratio Legis pasal 9 Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing?, (2) Bagaimana Implikasi Yuridis penghapusan IMTA Pasal 9 Ayat 2 Perpres No. 20 Tahun 2018 terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia?, (3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia dalam Perpres No. 20 Tahun 2018?. Tujuan penelitian tersebut, pertama mengetahui dasar pemikiran Pasal 9 Perpres No. 20 Tahun 2018, Kedua Mengetahui dampak penghapusan IMTA dalam Pasal 9 Ayat 2 Perpres No.20 Tahun 2018, Ketiga mengetahui perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam Perpres No. 20 Tahun 2018. Pendekatan penelitian adalah penelitian normatif, penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi dan penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori/konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, mendengar, memahami dan mengkaji penerapan Undang- undangan serta asas teori dalam konflik norma yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis data menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisis deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) Ratio Legis dalam pasal 9 Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan tenaga kerja asing yaitu dasar pertimbangan dan pemikiran presiden terhadap terhapusnya IMTA agar memudahkan persyaratan Tenaga Kerja Asing masuk dalam Indonesia guna memperbaiki ekonomi nasional dan memperbanyak investor luar negeri. (2) Implikasi dalam Pasal 9 ayat (2) terhapusnya IMTA adalah dampak negatif maupun positif terhadap tenaga kerja di Indonesia setelah IMTA dihapus dalam Perpres No. 20 Tahun 2018, (3) Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh sebab itu Pemerintah harusnya mengupayakan perlindungan hukum dala

Actions (login required)

View Item