Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Pasal 8 Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.

Husniyah .M, Dina (2015) Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Pasal 8 Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text DINA HUSNIYAH .M_083 112 062.pdf Download (2MB)

Abstract

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari posisinya sebagai konsumen. Saat ini pada umumnya para pelaku usaha dalam melakukan bisnis seringkali terhanyut dalam ambisi ingin memperoleh laba sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan hak-hak kosumen. Maka dari itu untuk melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan konsumen akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai, maka pemerintah memberikan peraturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dituangkan dalam pasal 8 UUPK. Berdasarkan hal ini penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti apakah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang pasal 8 nomor 8 tentang perlindungan konsumen ini sesuai dengan fiqih mu’amalah atau tidak. Karna mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim yang dalam menjalani kehidupannya harus berdasarkan pada hukum islam, dan dalam melakuakan aktifitas ekonomi harus berdasakan pada fiqih mu’amalah. Penelitian ini mengacu pada dua fokus kajian yaitu bagaimana tinjauan fiqih mu’amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU nomor 8 pasal 8 tentang perlindungan konsumen serta bagaimana tinjauan fiqih mu’amalah terhadap efektifitas UU perlindungan konsumen khususnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 8 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Tinjauan fiqih mu’amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa dalam UU pasal 8 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta efektifitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistika penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dalam mengolah data teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan bahan-bahan pustaka yang bersifat primen yaitu UUPK, Data lainnya diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul, seperti buku Hukum Perlindungan Konsumen, dsb. Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil penelitian bahwa pada ayat 1-4 pasal 8 UUPK tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan fiqih mu’amalah, karena ketentuan didalamnya mengandung nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berekonomi antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana dalam Hukum Islam. Misalnya, tentang kewajiban ketepatan timbangan, kewajiban memberikan informasi baik dalam kata-kata maupun dalam label serta kewajiban memberikan informasi yang baik dan benar dalam label, kesesuaian dalam pencantuman tanda halal dengan isi produk, pelarangan mengedarkan barang yang berbahaya dan cacat bagi konsumen, yang kesemuanya ini dalam rangka melindungi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini akan terlaksana dan efektif apabila ada dukungan dari pemerintah, aparatur negara, pelaku usaha, swasta dan konsumen.

Actions (login required)

View Item