PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KABAT PADA MASYARAKAT KABAT BANYUWANGI

NURUL KHOTIMAH, 083121023 (2016) PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KABAT PADA MASYARAKAT KABAT BANYUWANGI. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Undergraduate" not defined] thesis, IAIN JEMBER.

Preview	Text sampul.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text abstrak.pdf Download (446kB) | Preview
Preview	Text daftar isi.pdf Download (449kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (655kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (729kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (545kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (724kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (449kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (531kB) | Preview

Abstract

Nurul Khotimah, 2016. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah di Wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kabat pada Masyarakat Kabat Banyuwangi.

Pencatatan nikah biasanya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melalui KUA
dan tidak menutup kemungkinan dikenakan biaya pencatatan nikah. Berdasarkan peraturan
yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48
tahun 2014 tentang biaya nikah disebutkan dalam pasal 6 bahwa nikah yang dilakukan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan maupun di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak
dikenakan biaya pencatatan nikah. Apabila melangsungkan pernikahan di luar KUA
dikenakan biaya tansportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000,-. Pengecualian terhadap
pengenaan biaya tersebut berlaku hanya untuk warga yang tidak mampu atau yang sedang
terkena bencana.
Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sosialisasi PP No. 48
Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah oleh KUA Kecamatan Kabat pada masyarakat
Kabat? 2) Bagaimana pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah di
KUA Kecamatan Kabat pada masyarakat Kabat? 3) Apa sajakah faktor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah di
KUA Kecamatan Kabat?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah ingin mendiskripsikan
sosialisasi, pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PP No 48 2014
tentang PNBP atas Biaya Nikah di KUA Kecamatan Kabat.
Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data
menggunakan observasi,wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabat
sudah melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang PNBP
atas Biaya Nikah dengan melakukan rapat dalam bentuk sosialisasi PP No 48 tahun 2014
kepada instansi dalam lintas sektoral dan P3N se-Kecamatan Kabat dengan ketentuan bahwa
bagi catin yang menikah di kantor KUA gratis atau nol rupiah dan bagi yang menikah di luar
kantor KUA dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000 ribu yang
disetorkan langsung oleh catin ke bank BRI. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat khususnya catin pada saat rapak dengan tujuan memberikan pemahaman tentang
PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah kepada masyarakat kabat; 2) Pelaksanaan PP No 48
tahun 2014 sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh KUA Kabat pada masyarakat Kabat.
Bagi catin yang menikah di KUA Rp. 0,00 (gratis) dan bagi yang bedolan, baik pada hari/jam
kerja maupun di luar hari/jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp. 600,000,00,- yang disetorkan
langsung oleh catin ke bank BRI; 3) Faktor pendukung pelaksanaan PP No 48 tahun 2014
adalah regulasi pemerintah dalam tugas-tugas KUA, sarana atau fasilitas, dan kesadaran
masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 adalah
keterbatasan tenaga pegawai, kurangnya sarana bagi kinerja KUA, dan menumpuknya jumlah
pernikahan pada saat yang sama dengan fasilitas yang kurang memadai

Actions (login required)

View Item