Pendidikan Pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Studi Tata Kelola dan Strategi Pengarusutamaan Pesantren di Indonesia.

Atmari, Mr (2022) Pendidikan Pesantren pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Studi Tata Kelola dan Strategi Pengarusutamaan Pesantren di Indonesia. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Mr. Atmari_0841916001.pdf Download (6MB)

Abstract

Kata Kunci: Tata Kelola, Mainstreaming, UU No 18 Tahun 2019, Pesantren Dasar penelitian ini bertumpu pada kemunculan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang memberikan ruang pengakuan tersendiri atas asas kelembagaan, sistem pendidikan yang dijalankan, hingga pada peranan sosial yang sudah sejak lama dijalankan oleh pesantren secara mandiri. Namun demikian, ruang historis, filosofis, dan pengaturan pendidikan pesantren dan pendidikan umum selalu pada ruang dikotomis. Wujud pengakuan dan pengarusutamaan salah satu pendidikan akan mendapatkan tantangan yang signifikan. Maka dari itu, kondisi ini perlu dilihat dan dinilai secara konfrehensif, tidak semata-mata dilandaskan pada bentuk pengaturan yang sudah ada dan diselesaikan secara tekhnokratis, sosiologis, dan penggalian terhadap nilai tambah pendidikan pesantren di masa yang akan datang, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Dalam upaya menggali nilai koherensi di atas, maka peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, membasiskan pendekatan sosiologis-fenomenologis dan akan menggunakan model grounded-analysis. Sehingga, hal-hal diskursif bisa dinalar melalui teks, nalar implementatif direduksi dari wujud kebijakan yang sudah dibentuk, dan akuntabilitas serta visibilitas pelaksanaan dapat direspon melalui paradigma yang disanggakan oleh para pengelola pondok pesantren melalui berbagai macam modelmodel baru kebijakan manajerialisme di lingkungan pesantren. Pada kesimpulannya, penilitian ini menunjukkan bahwa Pertama, UndangUndang Pesantren, dan segala bentuk aturan turunannya (derrivative regulation), sudah memberikan ruang yang sangat luas terhadap eksistensi pesantren, khususnya secara politik. Pemerintah, melalui UU Pesantren, mengakui segala bentuk sistem pendidikan di lingkungan pesantren. kedua, Dari sudut pandang implikasi, regulasi tentang pesantren juga memberikan dampak pada perubahan tata kelola pesantren. Perubahan dari sisi kepemimpinan dan kelembagaan, aturan ini mendeviasi sebagian kewenangan pengasuh atau pendiri pesantren kepada kelompok lain yang akan lebih profesional. Dari aspek derivatif dalam bahasa manajerial pendidikan implikasinya terletak pada; pertama, tenaga pendidikan dan kurikulum pesantren. kedua, sitem evaluasi dan lulusan pesantren. ketiga, aspek penjaminan mutu yang secara strutural dibangun melalui kebijakan pusat hingga pada level kelembagaan pesantren itu sendiri. Strategi dan langkah pengarusutamaan pendidikan pesantren dapat dilalui melalui dua tahap; pertama, kematangan pemerintah menyusun strategi kolaboratif dengan pesantren yang hari eksis di Indonesia. kedua, kemampuan pesantren mempresentasikan sistem pendidikan yang dijalankan (pendidikan yang khas pesantren) kepada masyarakat luas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pesantren menguatkan identitasnya dan memberikan ruang pilihan masyarakat untuk membagi kebutuhan sosial-politikekonomi mereka sebagai cakupan yang dipelajari untuk dikembangkan oleh pesantren.

Actions (login required)

View Item