Implementasi Nilai-Nilai Ham Tentang Kebebasan Beragama Dalam Penetapan Fatwa Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Fatwa Mui Tahun 1980 Dan 2005)

Fahmi, Nur Kafidz Nizam (2019) Implementasi Nilai-Nilai Ham Tentang Kebebasan Beragama Dalam Penetapan Fatwa Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Fatwa Mui Tahun 1980 Dan 2005). Masters thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text NUR KAFIDZ NIZAM FAHMI_0839117011.pdf Download (10MB)

Abstract

Kata Kunci:Nilai-Nilai HAM,Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI. Penelitian ini menemukan bahwa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perkawinan beda agama didasarkan pada dua argumen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Argumen pertama adalah argumen hukum Islam berupa al-Qur’an, hadis, dan ijma>’dengan berdasarkan pada penafsiran dan pendapat para ulama klasik yangotoritatif. Argumen kedua adalahargumen hak asasi manusia berupa kebebasan beragama. Setiap individu yang melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan al-Qur’an, Hadis, dan ijma>’, maka otomatis dianggap membatasi dalam hal kebebasan beragama. penulis menemukan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:Sumber dan metodologi HAM apa saja yang menjadi dasar pertimbangan umum dalam fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 tentang Perwawinan Beda Agama serta Bagaimana corak argumen filosofis dalam fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 tentang Perwawinan Beda Agama. Penelitian ini hendak meneliti konstruk metodologi fatwa MUI seputar isu perkawinan beda agama. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada kepustakaan murni (library research), dalam arti bahwa data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan sebagai bahan primer maupun sekunder, seperti buku, dokumen resmi, naskah, surat kabar, dan literatur-literatur lain. Sifat penelitian ini adalah normatif, empiris, dan yuridis karena fokus penelitian adalah fatwa yang secara langsung berkutat pada teks-teks syariat yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia di Indonesia. Setelah itu, fatwa-fatwa MUI tersebut akan diuji dalam perspektif hak asasi manusia tentang kebebasan beragama. Oleh karena itu penelitian ini juga bersifat yuridis dengan memasukkan juga pembahasan tentang asas-asas, nilai-nilai dan sistematika hukum fatwa MUI dan hubungannya dengan hukum undang-undang negara Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa metodologi dalam fatwa MUI tentang perkawinan beda agama cenderung normatif berupa ayat-ayat al-Qur’an, hadis, ijma>’ (konsensus cendikia). Penelitian ini juga menemukan bahwa dua fatwa yang telah diuji tersebut berargumen dengan argumen hak asasi manusia, meski tidak secara eksplisit ditegaskan dalam setiap fatwanya tersebut. Dari dua fatwa yang diuji pasca diterbitkan keputusannya, masih menyisakan perdebatan. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan serius tidak hanya bagi MUI, tetapi juga bagi pemerintah dalam menangani kasus hukum yang terjadi antar agama di Indonesia.

Actions (login required)

View Item