PERSPEKTIF TEORI MAQOSIDUS SYARI’AH JASSER AUDA TERHADAP IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisa Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)

Honainah, Ms. (2016) PERSPEKTIF TEORI MAQOSIDUS SYARI’AH JASSER AUDA TERHADAP IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisa Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ms. Honainah_083 121 027.pdf Download (3MB)

Abstract

Dalam Islam, status poligami sampai sekarang tetap menjadi perdebatan klasik dan perdebatan hangat dikalangan ahli. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisis tertentu yang sangat terbatas. Dalam konteks Negara Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia. Selanjutnya poligami ternyata dipermasalahkan di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Karena dianggap unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legislasi yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat permasalah Bagaimana izin poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ? Bagaimana dampak hukum bagi Pegawai Negeri Sipil atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami perspektif Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Aproach). Untuk menemukan tujuan ahir dari penelitian ini maka menggunakan teori maqosidus syari’ah yang bersifat sistemik yakni maqosidus syari’ah Jassir Auda. Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini maka menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bagi pria Pegawai Negeri Sipil yang ingin beristri lebih dari seorang maka harus memenuhi salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat komulatif yang disebutkan dalam pasal 10 ayat dua Peraturan Pemerintah nomor 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 1983. Kemudian setelah memenuhi syarat tersebut harus pula mendapat izin dari pejabat. 2. Poligami Pegawai Negeri Sipil yang tanpa izin memiliki akibat hukum, yakni berakibat kepada status perkawinannya dan memiliki dampak nasab kepada anak-anaknya serta berakibat kepada masalah kewarisan dan hukuman pidana baginya 3.Jika didekatkan dengan Maqosid Syari’ah Perspektif Jasser Auda Izin dalam peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena diberlakukannya izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tidak lain adalah untuk mencapai semangat hukum Islam dalam masalah keluarga, serta untuk kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Kata kunci : Izin, Poligami, PP, Hukum, Islam

Actions (login required)

View Item