Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Notaris Yang Menghilangkan Minuta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam.

Sauki, Muhammad (2017) Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Notaris Yang Menghilangkan Minuta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Muhammad Sauki_083132032.pdf Download (2MB)

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik sebagai wujud dari kebutuhan masyarakat tidak terbatas dalam pemberian jasanya kepada masyarakat, dari banyaknya akta yang dibuat terdapat suatu kemungkinan Notaris menghilangkan minuta aktanya mengingat pembuatan akta yang sejenis dan jumlah yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang, disisi lain Undang-Undang jabatan Notaris tidak mengatur secara konkrit tentang sanksi bagi Notaris yang menghilangkan minuta, salinan akta untuk para pihak tidak dapat dikeluarkan bila tidak ada minuta aktanya maka hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang ada di dalam akta tersebut. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur sanksi bagi Notaris yang menghilangkan minutaa kta? 2) bagaimana ratio legis pengaturan sanksi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris? 3) bagaimana konsepsi sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan Minuta Akta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur sanksi bagi Notaris yang menghilangkan minuta akta, untuk mengetahui bagaimana ratio legispengaturan sanksi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta untuk mengetahui konsepsi sanksi terhadap Notaris yang menghilangkan Minuta Akta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat yuridis normatif menggunakan metode penelitian dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum dengan cara meneliti bahan pustaka, terdiri dari bahan primer, sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan yang hubungannya dengan masalah yang diteliti disusun secara sistematis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini 1) Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris yang menghilangkan minuta dikenakan sanksi administratif, jika mengakibat kerugian bagi para pihak dikenakan sanksi perdata, 2) Sanksi di dalamUndang-Undang di maksudkan agar setiap aturan dapat berjalan sebagaimana tujuan pembuat Undang-Undang, atas dasar tersebut suatu aturan yang dibuat harus ada sanksi yang diatur didalamnya agar aturan tersebut dapat ditegakkan, 3) Penegakan sanksi menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris yaitu MPD tingkat pertama, MPW tingkat banding, dan MPP tingkat kasasi berupa sanksi administratif, sedangkan sanksi perdata dapat di gugat dalam pengadilan, dalam hukum Islam perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak amanah yang dibenci oleh Allah dan akan dipertanggung jawabkan nanti di akhirat.

Actions (login required)

View Item