Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan.

Maghfiroh, Annisa (2021) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Annisa Maghfiroh_S20173094.pdf Download (289MB)

Abstract

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Kewarganegaraan Pada tahun 2016, telah terjadi sebuah kasus tentang dipertanyakan atau hilangnya status kewarganegaraanseorang anak, yang diakibatkan oleh perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing (Perancis). Status kewarganegaraan seseorang merupakan hal yang sangat begitu penting, karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Fokus masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016? 2) Apa konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016. 2)Untuk mempelajari lebih lanjut dampak atau konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap status kewarhanegaraan anak hasil dari perkawinan campuran. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, metode penelitian Library Reseach dan jenis penelitiannya hukum normatif untuk sampai pada suatu kesimpulan serta mencari informasi tentang dasar atau landasan hukum yang menekankan terhadap analisa yang berhubungan dengan objek kajian yang diteliti dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan status kewarganegaraan. Bahan hukum yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, buku-buku ilmiah, buku teks kamus, wikipedia, majalah hukum dan Undang-undang yang berlaku yakni UU No. 12 Tahun 2006. Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1) Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan disebabkan karena telah hilang hak konstitusional seorang anak dari hasil perkawinan campuran karena adanya frasa pada pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengharuskan untuk mendaftarkan diri kepada menteri 4 tahun setelah Undang-undabg tersebut diundangkan, meskipun sudah diketahui bahwasannya didalam pasal 6 juga sudah tertuang tentang berhak memilih kewarganegaraan setelah berumur 18 tahun, akan tetapi perlu digaris dimaknai apabula pasal 6 hanya berlaku apabila pasal 41 dikerjakan terlebih dahulu khususnya untuk anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum tahun 2006 atau sebelum Undang-undang tersebut diundangkan. 2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap perkawinan campur di Indonesia menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dengan memberikan perlindungan dan kejelasan hukum bagi anak hasil perkawinan campur.

Actions (login required)

View Item