Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandang Dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 Di Kabupaten Bondowoso

Damayanti, Dwi (2023) Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandang Dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 Di Kabupaten Bondowoso. Undergraduate thesis, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Dwi Damayanti Final (1)_compressed.pdf Download (2MB)

Abstract

Dwi Damayanti, 2023 : Pemenuhan Hak Konstitusional Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.
Kata Kunci: Hak, Gelandangan dan Pengemis.
Keberadaan gelandangan dan pengemis menjadi suatu fenomena sosial yang ada di kota-kota di Indonesia, selayaknya masyarakat yang hidup sesuai aturan-aturan yang ada di masyarakat. Mereka juga memiliki hak-hak konstitusional yang sama. Melalui Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bondowoso untuk mengatasi serta mengakomodir berbagai hak-hak konstitusional yang harus diberikan kepada gelandangan dan pengemis.
Fokus penelitian: 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso? 2) Apakah hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso Tujuan penelitian : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso 2) Untuk mengetahui hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.
Kesimpulan pada penelitian adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso melaui Bidang Rehabilitasi Sosial, dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak konstitusional sudah dilakukan melalui Upaya koersif, Upaya Rehabilitasi, Upaya Preventif, dan yang terakhir adalah Upaya Reintegrasi, namun dalam pelaksanaanya masih adanya ketidaktegasan dan benturan kebijakan. 2) Hak konstitusional gelandangan dan pengemis sudah terpenuhi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29.A tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso, bahwasanya hak-hak konstitusional tersebut diberikan melalui pemenuhan sarana dan prasana yang dapat menunjang hak-hak baik gelandangan dan pengemis yaitu hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan penyuluhan edukasi masyarakat, hak untuk mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial.

Actions (login required)

View Item