Peran Maqashid Syariah Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Anwar, Wildan Rofikil (2021) Peran Maqashid Syariah Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Wildan Rofikil Anwar_S20173015.pdf Download (17MB)

Abstract

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Problematika perubahan Undang-Undang sering terjadi pada negara demokrasi seperti di Indonesia, terutama Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sehingga membuat lembaga terkait merubah maupun merevisi UndangUndang tersebut. Hal yang paling pelik adalah dikarenakan dalam pembentukan Undang-Undang tersebut hanya menggunakan pendekatan-pendekatan permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat, padahal Maqashid Syariah memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam suatu pembentukan UndangUndang. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Substansi Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah? 2) Bagaimana Substansi Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Maqashid Syariah? 3) Bagaimana Peran Maqashid Syariah dalam Pembentukan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah? Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Substansi Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah? 2) Mengetahui Substansi Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Maqashid Syariah? 3) Mengetahui Peran Maqashid Syariah dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah? Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research) yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Maqashid Syariah, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Al-Qur’an, dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Substansi pembentukan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pejabat banyak korupsi 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah 3) Maqashid Syariah memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat tentunya, juga bagi lembaga eksekutif dan legislatif.

Actions (login required)

View Item