Urgensi Akte Lahir Dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasidus Syariah (Studi PMA NO. 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf B)

Daffa, Annafiq (2023) Urgensi Akte Lahir Dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasidus Syariah (Studi PMA NO. 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf B). Undergraduate thesis, UIN KH Achamad Siddiq Jember.

Text Skripsi Zaedun Revisi terbaru.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Akta Lahir, Persyaratan Pencatatan Perkawinan, Maqasidus Syariah
Peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa ada syarat-syarat administasi yang harus dilengkapi salah satunya ialah foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari desa atau kelurahan, akan tetapi didalam masyarakat masih ada masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran atau bahkan untuk mengakali persyaratan ini digunakan akta kelahiran palsu atau datanya dimanipulasi. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang “Urgensi Akte Lahir Dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasidus
Syariah (Studi PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf B)”.
Fokus penelitian yang di bahas: 1.) Apa urgensi akta lahir sebagai salah satu syarat wajib untuk melakukan pernikahan sah secara negara sesuai PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 4?, 2.) Bagaimana pandangan maqasidus syariah terhadap PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf B?. Penelitian ini memiliki tujuan:
1.) Untuk mengetahui urgensi akta lahir sebagai sayarat perkawinan.
2.) Untuk mengetahui perspektif maqasidus syariah terhadap PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf B.
Penelitian ini terklasifikasi dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif. Dan memiliki dua pendekatan yaitu;
pertama, Pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Kedua, Pendekatan Konseptual (conseptual approach).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1.) Akta kelahiran sebagai persyaratan pengajuan perkawinan di kantor KUA yang dirumuskan dalam pasal 4 ayat 1 huruf b PMA No. 20 tahun 2019 sangatlah urgen dalam segi kedudukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan untuk menunjang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam aspek asal usul calon pengantin dan penentuan wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Dan jika akta kelahiran yang dilampirkan terindikasi merupakan akta kelahiran palsu atau terdapat manipulasi dalam dokumennya, maka status pendaftaran kehendak perkawinan di KUA dapat ditangguhkan atau dibatalkan.
2.) Pandangan maqasid
syariah terhadap ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf b PMA No. 20/2019 tentang pelampiran foto copy akta kelahiran sebagai syarat pengajuan perkawinan adalah berkedudukan sebagai kebutuhan sekunder (hajiyyat) untuk menyempurnakan syariat perkawinan yang memiliki kedudukan dharuri. Dan perkawinan
merupakan syariat yang status a quo telah ditetapkan berdasarkan AlQur’an dan Hadist, sehingga pelaksanaan perkawinan merupakan implementasi dari prinsip hifz ad-din (memelihara agama). Serta pelampiran foto copy akta kelahiran atau surat asal usul seseorang dari pejabat berwenang yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 huruf b tidak hanya bernilai sebagai persyaratan administratif, akan tetapi juga bernilai untuk mengimplementasikan prinsip dari maqasidus syariah yaiu hifz annasl (menjaga keturunan/nasab).

Actions (login required)

View Item