Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Online Single Submission Pada Perizinan Usaha

Mu'abidah, Uun (2023) Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Online Single Submission Pada Perizinan Usaha. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI_UUN MU'ABIDAH.pdf Download (25MB)

Abstract

ABSTRAK

Uun Mu’abidah, 2023: Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Online Single Submission Pada Perizinan Usaha.
Kata Kunci : Implementasi, Pemerintah, Online Single Submission, Perizinan Usaha.
Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan implementasi Online Single Submission (OSS) karena kewenangannnya sebagai pelaksana pelayanan administrasi perizinan usaha yang ada didaerah. Dengan adanya ancaman sanksi bagi daerah yang tidak melakukan pelayanan Online Single Submission maka pada akhirnya diberlakukanlah peraturan pemerintah yang baru. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang merupakan Peraturan Pemerintah untuk mendukung suatu output penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka percepatan proses pelayanan di bidang perizinan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan persyaratan percepatan perizianan berusaha.
Fokus penelitian: 1)Bagaimana bentuk implementasi Online Single Submission pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?.2)Bagaimana faktor pendukung dan kendala dalam implementasi Online Single Submission pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?. 3)Bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi Online Single Submission pada perizinan usaha?
Jenis penelitan ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data melalui uji kredibilitas data triangulasi sumber. Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Dalam melakukan implementasi pelayanan OSS pada perizinan usaha Kabupaten Jember di DPMPTSP Jember perananya sebagai Lembaga OSS didaerah yang hanya bertugas sebagai wadah pelaksana perizinan usaha secara OSS. Pada bentuk implementasi OSSnya mengacu kepada PP nomor 24 tahun 2018. Bentuknya implementasi OSS dimulai dari prosedur pelayanan dalam pendaftaran izin, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan penerbitan izin usaha, sarana prasarana atau fasilitas pelayanan OSS. 2) Pendukung terdiri : SDM terdiri 29 orang yang memiliki tugas sendiri dan didukung pelatihan staf pelayanan perizinan. Fasilitas peralatan: computer, jaringan wifi khusus. Penyediaan fasilitas yang datang langsung ke kantor, Peraturan Perundang-Undangan. Kendala: Lemahnya SDA dalam media teknologi informasi, kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dengan pelayanan baru, sosialisasi yang tidak berkelanjutan, kurangnya anggaran untuk mendukung oprasional pelayanan. 3)Solusi yaitu Lemahnya SDA dalam penggunaan media teknologi informasi. Solusinya belum ada karena belum ada kesiapan dalam hal penyampaian informasi melalui media sendiri. Anggaran kegiatan pendukung seperti sosialisasi dibuatkanlah SK oleh Bupati/Kepala Dinas. Solusi sosialisasi yang tidak berkelanjutan juga berkaitan dengan tidak adanya anggaran di antisipasi dengan melakukan edukasi kepada pelaku usaha yang datang ke DPMPTSP.

Actions (login required)

View Item