Tinjauan Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

uinkhasjember, cobaperpus (2023) Tinjauan Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text ALVIATIN MUBARIKHA watermak.pdf Download (2MB)

Abstract

Alviatin Mubarikha, 2023 : Tinjauan Fiqh Muamalah Dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember)

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022, Pupuk Bersubsidi, Distribusi.

Mayoritas penduduk di Indonesia mata pencahariannya sebagai Petani. Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi bertujuan agar petani bisa membeli pupuk dengan harga terjangkau, faktanya yang ada dilapangan pembagian pupuk subsidi tidak merata. Meskipun sudah ada PERMENTAN Nomor 10 tahun 2022 yang mengatur, masih tidak dioptimalkan dengan baik.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di desa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupatenJember? 2. Bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah terkait dengan pendistribusianpupuk bersubsidi ditinjau dari asas keadilan? 3. Apakah Peraturan Menteri Petanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 dalam hal pengawasan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dari pemerintah tepat sasaran?. Tujuan penelitian ini
adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi didesa Tanjung Rejo kecamatan Wuluhan kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah terkait dengan proses pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari asas keadilan. 3. Untuk mengetahui apakah
Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 dalam hal pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum empiris yaitu dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian ini akan mengumpulkan dan
mengkaji data primer yang didapat secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara informan.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1. Mekanisme pendistribusian perjanjian terlebih dahulu antara pemerintahan desa dengan kelompok tani yaitu
50% penyalurannya pada kios dan 50 % penyalurannya kepada petani. 2. Proses pendistribusian pupuk subsidi di desa tersebut tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah karena pendistribusiannya tidak merata yang dapat merugikan orang lain. 3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 “Kartu Tani” sebagai alat transaksi menebus pupuk subsidi agar tepat sasaran, namun di desa yang penulis teliti belum menerapkan kartu tani, sehingga pendistribusiannya tidak merata serta tidak ada pengawasan secara khusus dalam penyalurannya.

Actions (login required)

View Item