Problematika Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember

Mu'alim, Moh. (2023) Problematika Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text MOH. MU'ALIM S20161008 WATERMARK.pdf Download (6MB)

Abstract

Kata Kunci : Problematika, Dispensasi Kawin, Perkawinan Anak

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, membuat pengaturan baru mengenai dispensasi kawin. Dispensasi kawin dapat diberikan oleh Pengadilan Agama jika terdapat hambatan atau larangan perkawinan yang di atur dalam pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019. Namun dalam praktiknya banyak terjadi problematika yang dihadapi dalam pemberian dispensasi kawin.
Fokus masalah penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana fakta pelaku dispensasi kawin di Kabupaten Jember. 2) Bagaimana faktor penyebab dispensasi kawin di Kabupaten Jember. 3) Bagaimana dampak dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di Kabupaten Jember.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fakta pelaku dispensasi kawin di Kabupaten Jember, mendeskripsikan faktor penyebab dispensasi kawin di Kabupaten Jember dan mendeskripsikan dampak dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di Kabupaten Jember.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yang membahas tentang hukum yang berlaku dan apa yang sedang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Statue Approach dan pendekatan Case Approach.
Adapun kesimpulan dari penelitian in sebagai berikut : 1) Bahwa faktanya tidak ada alasan yang sangat mendesak dari para pemohon. Putusan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh majelis hakim hampir seluruh pertimbangannya belum berorientasi pada paradigma undang-undang perlindungan anak. Lebih mengutamakan kebermanfaatan hukum, tetapi lalai terhadap dampak negatifnya. 2) Bahwa persoalan ekonomi pendidikan, sosial budaya, pengaruh teknologi dan pegaulan bebas menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh para pemohon dalam pengajuna dispensasi kawin. 3) Bahwa dampak adanya dispensasi kawin justru membuka peluang terjadinya perkawinan anak, seolah-olah lembaga peradilan melegalisasi perkawinan anak. Karena dalam UU Perkawinan, Perma tidak menentukan batasan atau standart pertimbangan yang jelas tentang alasan permohonan dispensasi kawin. Ada ketidakpastian hukum tentang diksi alasan yang sangat mendesak. Terjadi kontra produktif antara upaya pencegahan atau melanggengkan perkawinan anak. Salah satu faktornya adalah karena tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran regulasi ini.

Actions (login required)

View Item