PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MISKIN TERHADAP JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PROBOLINGGO

Hasanah, Zilvy Hikmatul Hasanah (2023) PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MISKIN TERHADAP JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PROBOLINGGO. Undergraduate thesis, UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Zilvy.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Zilvy Hikmatul Hasanah, 2023: Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin
Terhadap Jaminan Pelayanan Kesehatan di Kota Probolinggo.
Kata Kunci: Perlindungan Hak Konstitusi, Jaminan Pelayanan Kesehatan, Perspektif
HAM.
Bentuk perlindungan hak konstitusi masyarakat miskin terhadap jaminan
pelayanan kesehatan yang komprehensif merupakan salah satu peran dan
tanggungjawab yang sangat penting bagi pemerintah dan negara, dimana kesehatan
diakui sebagai hakikat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa. Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Terhadap Jaminan
Pelayanan Kesehatan di Kota Probolinggo masih kurang maksimal, karena adanya
bentuk permasalahan yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat, seperti sulit
mendapatkan akses pelayanan kesehatan meskipun pemerintah Kota Probolinggo
membuat kebijakan program jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) karena adanya perbedaan dalam pelayanan kesehataan dan tidak adanya
keterbatasan kepersertaan anggota BPJS kelas III. Kemudian dalam obat-obatan
terdapat pembatasan stok, perbedaan dosis, dan kualitas obat yang diberikan kepada
pasien BPJS. Oleh karena itu, pemerintah membuat regulasi perwali nmor 156 tahun
2019 tentang tata cara melaksanakan kesehatan dan perwali nomor 144 tahun 2018
tentang Pemberi Bantuan Iuran kepada masyarakat miskin/tidak mampu. Akan tetapi
regulasi yang pemerintah terbitkan di lapangan realitanya dalam penerapan pelayanan
kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang HAM pasal 28H ayat 1 yang
menjelaskan tentang hak individu atau setiap orang memperoleh hak atas kesehatannya.
Dengan demikian, skripsi ini mengangkat fokus penelitian: 1). Bagaimana Peran
dan Tanggung jawab Pemerintah terhadap jaminan kesehatan masyarakat miskin? 2).
Bagaimanakah Perlindungan Hak Konstitusi Masyarakat Miskin terhadap Jaminan
Pelayanan Kesehatan? 3). Bagaimana bentuk permasalahan pelayanan kesehatan di
Kota Probolinggo?.
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Peran dan Tanggung
jawab Pemerintah terhadap jaminan kesehatan masyarakat miskin, menganalisis
perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat miskin di Kota Probolinggo, serta
mengetahui bentuk permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Probolinggo.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis
data menggunakan analisis Miles and Huberman yang dimulai dari pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik
triangulasi data untuk menguji keabsahan data.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil temuan adalah 1). Perwali Nomor
156 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan kesehatan dan UUD 1945 pasal 28I ayat 1
dengan penerapan di lapangan tidak sesuai, peran dan tanggungjawab pemerintah
terhadap proses penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan fasilitas akses pengguna
BPJS di rumah sakit yang diterapkan, serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
masih berjalan kurang maksimal, karena adanya perbedaan pelayanan dan obat-obatan
medis, serta denda iuran bpjs yang menunjak mengakibatkan tidak adanya kamar rawat inap untuk masyarakat bawah. 2). perlindungan hak konstitusi masyarakat miskin di
lapangan masih terdapat beberapa perlindungan yang belum berjalan secara merata,
karena bertentangan dengan pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan regulasi pemerintah
regulasi perwali nomor 144 tahun 2018 pasal 1 yang menjelaskan tentang Pemberi
Bantuan Iuran (PBI) adalah pasien miskin atau kurang mampu, Hal ini peneliti temukan
masih belum mendapatkan perawatan medis, karena kurang terbukanya informasi
publik mengenai hak peralihan kelas BPJS. 3). Peneliti menemukan data adanya
permasalahan dalam bidang kesehatan, dimulai dari perbedaan pelayanan kesehatan,
fasilitas akses rumah sakit, pembayaran iuran tiap bulan, dan lain lain.

Actions (login required)

View Item