Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Syaifudin, Muhammad (2023) Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI_MUHAMMAD SYAIFUDIN.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Muhammad Syaifudin, 2023: Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Kata Kunci: Badan Peradilan Khsus Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Sarana dalam menjalankan pemilihan umum menggunakan asas kedaulatan rakyat dimana hakikatnya pendelegasian merupakan pengakuan dari rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian wakil-wakilnya untuk menjalankan pemeintahan yang akan dipimpin. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E dijelaskan tentang pemilihan umum, dan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah diselesaikan oleh Peradilan Khusus yang mana dijelaskan pada UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, akan tetapi pembentukan peradilan khusus tersebut belum terimplementasikan.
Fokus Penelitian dalam penelitian yaitu : 1.) Mengapa perlu terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilukada yang berwenang dalam menangani sengketa pasca penetapan hasil pemilihan Pilkada dan wakil Pilkada . 2.) Bagaimana konsep Badan peradilan khusus Pemilihan Umum dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Umum pasca penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Tujuan Penelitian 1.)Menjelaskan perlunya pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada yang berwenang menangani sengketa pasca penetapan hasil PIlkada, 2.)Menjelaskan konsep Badan peradilan khusus Pemilu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil Pilkada .
Metode penelitian menggunakan metode riset kepustakaan, jenis penelitian normative yuridis dalam pendekatan ini penelitian menggunakan pendekatan Undnag-Undang, pendekatan konsep, pendekatan sejarah. Penelitian ini menggunakan menggunakan analisis data deskriptif, keabsaan data dan pada sekripsi ini menggunakan triangulasi sumber dimana menggali data dan menganalisis dari beberapa rumber.
Hasil penelitian ini yaitu : 1.) Dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia. Alasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) tidak menjelaskan mengenai wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada bukan dalam ranah Pemilihan Umum sehinggga penanganan perselisihan bukan tanggung jawab MK. Maka, dari itu penyelesaian sengketa harus di selesaikan diperadilan khsuus 2.) Konsep dari dibentuknya badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada ini dibentuk atas dasar peraturan yang mengatur. Peradilan khusus ini hanya menangani sengketa yang berkaitan dengan Pilkada yang tidak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Actions (login required)

View Item