PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN PERPRES NO 55 TAHUN 2022 SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF DALAM MENGATASI PRAKTIK ILLEGAL COAL MINING DI SUMATERA SELATAN

Sari, Puspita (2023) PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN PERPRES NO 55 TAHUN 2022 SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF DALAM MENGATASI PRAKTIK ILLEGAL COAL MINING DI SUMATERA SELATAN. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Shiddiq Jember.

Text REVISI_SKRIPSI_-_PUSPITA_SARI[1] (1) (1).pdf Download (1MB)

Abstract

Puspita Sari, 2023: Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Minerba Berdasarkan Perpres No 55 Tahun 2022 Sebagai Tindakan Preventif Dalam Mengatasi Praktik Illegal Coal Mining Di Sumatera Selatan.
Kata Kunci: Pendelegasian, Kewenangan, Illegal Coal Mining
Hak otonomi yang telah diberikan negara kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah diformulasikan dalam amandemen kedua UUD 1945. Illegal coal mining merupakan permasalahan yang serius karna dampak yang ditimbulkan sangat besar Sehingga kegiatan Illegal coal mining harus dicegah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dikeluarkan sebagai upaya untuk memberikan lagi otoritas kepada daerah dalam mengurus perizinan pertambangan dalam wilayahnya.
Adapun fokus penelitian yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Memberikan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara? 2) Bagaimana Efektivitas Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Upaya Preventif Mengatasi Illegal coal mining?.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal. Dengan pendekatan Pendekatan Perundangan (statute approach) dan Pendekatan Studi kasus (case approach). Teknik pengumpulan data melalui perundang-undangan, studi pustaka, dokumen dan wawancara.
Hasil dari penelitian ini yakni 1) Pendelegasian otoritas kepada pemerintahan daerah merupakan hal yang perlu dilakukan agar dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang lebih merata 2) Efektifitas hukum dari penerapan peraturan presiden nomor 55 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Upaya Mengatasi Illegal Coal Mining Di Sumatera Selatan belum berjalan secara optimal dikarenakan otoritas dalam mengurus masalah kegiatan Illegal Coal Mining ini lebih mengarah pada kejahatan tindakan pidana sehingga pemerintah daerah tidak dapat menindak lanjuti secara langsung secara administratif sebagai tindakan preventif, kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu kendala dari pemberantasan kegiatan illegal coal mining ini, mereka tidak memperhatikan regulasi dan konservasi lingkungan. Oleh karena itu dalam konteks ini, norma hukum pidana dalam undang-undang dibidang sumber daya alam seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir, karena idealnya penggunaan hukum pidana diterapkan sebagai tindakan terakhir (ultimatun remedium) dalam menangani pelanggaran.

Actions (login required)

View Item