Implementasi Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin

Putri Rizky, Dinda Dwi (2023) Implementasi Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Dinda Dwi Putri Rizky_S20183021.pdf Download (3MB)

Abstract

Menjunjung tinggi adanya HAM adalah tugas negara, maka setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dihadapan hukum dan UU yang berlaku. Pemerintah kabupaten Lumajang membuat peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin hal ini ditulis dalam pasal 4 ayat 4 yang berbunyi “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Masyarakat Miskin”, banyaknya masyarakat miskin dilumajang melebihi rata-rata masyarakat lumajang, terlebih banyaknya perkara pidana di Kabupaten Lumajang tidak sebanding dengan adanya LBH yang terakreditasi di Kabupaten Lumajang hal ini membiat peneliti tertarik untuk mengangkat permasalah diatas dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Lumajang.

Fokus penelitian kali ini yaitu : 1). Bagaimana implementasi pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin? 2). Bagaimana Peran serta kendala dari Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Lumajang dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang untuk memberi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin? 3). Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Bantuan Hukum?.

Dalam Mengidentifikasi masalah penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jenis penelitian yuridis empiris, lokasi penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Hasil penelitian 1). Implementasi bantuan hukum bagi rakyat miskin di Lumajang telah terlaksana namun belum maksimal 2). Lembaga bantuan hukum berperan aktif dalam melaksanakan bantuan hukum di kabupaten lumajang, serta melaksanakaan sosialisasi dan penyuluhan hukum guna memaksimalkan bantuan hukum 3). terdapat beberapa faktor yang menghambat proses bantuan hukum, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan mindset masyarakat. saran : 1). Perlunya memperluas wilayah sosialisasi dan bekerjasama dengan aparatur kecamatan agar nantinya bisa langsung bersentuhan dengan desa-desa dan masyarakat 2). Perlunya peningkatan dukungan dari berbagai pihak seperti aparat pemerintahan, pemberi bantuan hukum, dan juga masyarakatnya sendiri 3). Peningkatan pemberian bantuan hukum agar persebarannya lebih merata.

Keywords: Peraturan Daerah, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin

Actions (login required)

View Item