Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah

Masruri, M. Faza (2023) Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI FAZA MASRURI WATERMAK.pdf Download (3MB)

Abstract

M. Faza Masruri, 2023: Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah
Kata Kunci: Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana, Fiqh Jinayah

Korupsi ialah sebuah kejahatan yang luar biasa sangat merugikan negara khususnya pada aset atau uang negara. Kerugian tersebut tidak cukup apabila pelaku tindak pidana korupsi hanya dihukum tanpa dibebani pengembalian aset yang telah di korupsi. Pengembalian aset dinilai sebagai usaha efektif untuk pengembalian kerugian negara sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Analisis pengembalian aset hasil korupsi selanjutnya menarik untuk dibahas lebih lanjut dengan membandingkan dua perspektif yakni hukum pidana di Indonesia dan perspektif fiqh jinayah.
Fokus penelitian dalam skripsi ini diantaranya: 1) Bagaimana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif fiqh jinayah? 3) Apakah implementasi adanya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana memiliki kesesuaian dengan perspektif fiqh jinayah?
Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, seperti penelitian kepustakaan, yang memerlukan pengumpulan informasi dari berbagai referensi tertentu dan sumber sekunder. Tiga model pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, juga pendekatan komparatif digunakan dalam metodologi penelitian. Tiga jenis sumber hukum ialah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, serta sumber hukum tersier digunakan dalam penelitian ini. Setelah pengumpulan data, metode analisis deskriptif dan komparatif digunakan untuk memeriksa data.
Hasil penelitian adalah: 1) secara yuridis-normatif rumusan mengenai pengembalian aset hasil korupsi dibahas dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi serta pada Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset. Pengembalian aset secara pidana serta pengembalian aset secara perdata ialah dua cara pengembalian aset. 2) Sementara itu dari perspektif fiqh-jinayah, hukum pengembalian aset dibagi menjadi dua. Kelompok Imam Syafi’i serta Ahmad bin Hambal memperbolehkan perampasan aset yang berarti menggabungkan antara hukuman dan denda. Sedangkan kelompok kedua yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah melarang perampasan aset pada pelaku korupsi dengan dasar bahwa pelaku tidak perlu diberikan denda apabila telah melakukan vonis yang dijatuhkan kepadanya. 3) Adapun titik temu atau kesesuaian antara perspektif yuridis-normatif dengan perspektif fiqh jinayah terletak pada konteks tujuan penegakan hukum serta dalam konteks perbedaan antara hak Tuhan dan hak manusia.

Actions (login required)

View Item