ANALISIS YURIDIS KONSEP FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NO.12 TAHUN 2011

Ika Edytia, Puji Febrianti (2023) ANALISIS YURIDIS KONSEP FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NO.12 TAHUN 2011. Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Ika Edytia Puji Febrianti_S20183020.pdf Download (2MB)

Abstract

Ika Edytia Puji Febrianti,2023: Analisis Yuridis Konsep Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangandi IndonesiaMenurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 KataKunci: fast track legislation, peraturan perundang undangan

Penelitian ini membahas dan merekonstruksi ulang mengenai konsep fast track legislation yang akhir-akhir ini dipakai dalam mekanisme pembentukan perundang undangan di Indonesia. Hal ini banyak menuai pro kontra terhadap undang-undang yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh DPR dan Presiden. Produk UU yang dihasilkan dirasa tidak sesuai falsafah UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Hal itu dibuktikan dengan beberapa UU yang dihasilkan tidak sesuai dan menimbulkan hal negativ di masyarakat layaknya, UU Ciptakerja, UU MK, UU KPK, UU Covid-19, hingga yang terbaru UU IKN. Fokus permasalahan yang diamati ialah: 1) Bagaimana pembentukan fast track legislation di Indonesia? 2) Mengapa fast track legislation dilakukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 3) Bagaimana dampak fast track legislation terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia? Tujuan penelitian ini yakni 1) Mendeskripsikan pembentukan Fast Track Legislation di Indonesia. 2) Mendeskripsikan Mengapa Fast Track Legislation Dilakukan dalam Peraturan perundang-undangan Di Indonesia. 3) Mendeskripsikan dampak Fast track legislation terhadap Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada kepustakaan guna mengumpulkan data tanpa melakukan observasi lapangan. Sumber data dikumpulkan melalui penelusuran sebagian dokumen dan peraturan serta standarb tertentu mengenai problem yang selanjutnya di jadikan bahan pertimbangan dalam penelitian dari sejumlah buku, jurnal dan artikel mengenai dengan topik kajian. Hasil dari pada penelitian adalah 1) Bahwa pembentukan hukum dengan model fast track legislation dapat dijumpai dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang konteksnyasama dengan materi muatan undang-undang. Selama ini pemaknaan fast track legislation yang dimiliki Indonesia ialahundang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Hal ini termaktub dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas UU No. 15 tahun 2019 Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Bahwa urgensi pengapdosian model fast track legislation tersebut akan menjadikan suatu alternatife, akan tetapi setidaknya terdapat alasan yang membuat mekanisme model fast track Legislation tersebut layak dipertimbangkan sebagai alternatif problem legislasi ini dengan mencantumkan berbagai nilai serta prinsip yang selaras dan wajib sebagai landasan pembentukan melalui model fast track legislation guna menghasilkan kepastian hukum serta undang-undang yang baik sesuai kebutuhan masyarakat. (3) Bahwa dampak diadopsinya fast track legislation mengahdirkan kelanggengan dalam sistem hukum Indonesia akan sangat bergantung pada keberhasilan dan manfaat kebijakan yang dihasilkan, karena munculnya transformasi hukum bergantung pada doktrin, paradigma dan implementasi. Disisi lain secara hirarki perundang undangan pun menjadikan nya tumpang tindih antar peraturan mulai dari Perppu yang dikeluarkan yang seolah olah menandingi undang-undang lainnya padahal secara tingkatan hirearki hal itu akan menciderai konstitusi.

Actions (login required)

View Item