ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 P.KHS/2020 TERKAIT PERKARA KHUSUS HAK UJI PENDAPAT ANTARA DPRD JEMBER MELAWAN BUPATI JEMBER

MR, BADRUL (2023) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 P.KHS/2020 TERKAIT PERKARA KHUSUS HAK UJI PENDAPAT ANTARA DPRD JEMBER MELAWAN BUPATI JEMBER. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ.

Text ADRUL KAMAL.pdf Download (18MB)

Abstract

Badrul Kamal, 2023: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020
Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati
Jember

Kata Kunci:
Putusan Mahkamah Agung, Hak Uji Pendapat, DPRD, Bupati.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya agar
bisa didesain dan dikembangkan dalam segala sektor berdasarkan Undang-undang
1945
yaitu otonomi daerah. Meskipun pemerintah daerah telah mendapatkan hal
tersebut, mereka wajib melakukan komunikasi, kerjasama, pengembangan
regulasi, menginterpretasikan program dan mengklasifikasi permasalahan dan
kerjasama agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kerakyatan dan check and
balance sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Apabila hal tersebut
tidak dapat berjalan dengan baik maka relasi yang sudah dibangun sebelumnya
akan hancur, akibat terjadi komunikasi yang sangat minim, tidak sesuai tujuan,
dan sering terjadinya perselisihan yang sulit dihindari.
Dengan Fokus Penelitian: 1) Bagaimana latar belakang terbitnya Putusan
Mahkamah Agung Nomor
2 P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji
Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati Jember?. 2) Bagaimana
pandangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020
Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember Melawan Bupati
Jember?. 3) Bagaimana dampak terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2
P.KHS/2020 Terkait Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Jember
Melawan Bupati Jember?.
Metode penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode kualitatif deskriptif
yakni dengan mendeskripsikan hasil analisis pada isu hukum berdasarkan kajian
hukum Normatif, teori hukum serta pendapat ahli hukum. Kemudian jenis
penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam karya ilmiah ini yaitu yuridis
Normatif
atau pendekatan hukum pustaka (Library Research).
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) Latar belakangnya yaitu
Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota CPNS tahun 2019,
memutasi dan
mengangkat pejabat diluar mekanisme, Bupati Faida mendapat teguran dari
Gubernur Jawa Timur. (2) Pandangan Hakim dalam perkara tersebut ialah
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah. (3) Dampaknya yaitu segi hukum DPRD Kabupaten
Jember gagal dalam pemakzulan Bupati Jember,
segi politik ialah Bupati Faida
mencalonkan diri dengan independen, dan segi sosial Bupati Faida yang tidak
memiliki kepercayaan dari masyarakat.

Actions (login required)

View Item