ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KARTEL TIKET PESAWAT PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019

Maskuri, Niam (2023) ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KARTEL TIKET PESAWAT PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text Skripsi niam maskuri.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Niam Maskuri, 2023 : Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2019

Kata kunci : KPPU, Kartel, Penetapan Harga

Dalam penelitian ini menganalisis kasus yang berhubungan dengan tindakan penetapan harga dan kartel oleh 7 maskapai penerbangan indonesia yaitu Garuda Group, Lion Mentari, Batik Air, Wings Abadi, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air dan Nam Air. ketika munculnya putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019. Dimana putusan tersebut telah memutuskan tujuh maskapai terbukti melakukan pelangaran persaingan usaha karena dianggap melakukan perjanjian bersama-sama dalama menetapkan harga tiket peswat. Namun yang menjadi sorotan peneliti dan beberapa sumber yang ada dalam putusan tersebut yaitu putusan KPPU yang hanya memberikan berupa sanksi pelaporan saja tanpa mengenakan sanksi denda kepada para pelaku usaha yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persaingan usaha tidak sehat, dimana hal tersebut merupakan hal yang cenderung kurang adil dan pasti dalam penegakan hukum.
Fokus kajian dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana bentuk pertimbangan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam memberikan sanksi terhadap pelaku praktek kartel tiket pesawat terbang? 2). Bagaimana Pengaturan Perjanjian Kartel dan Penetapan Harga Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertimbangan hukum KPPU dalam menjatuhkan sanksi terhadap ketujuh maskapai dan perjanjian kartel dan penetapan harga sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dan
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (normative legal research). Kemudian peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 1.) Majelis komisi dalam mempertimbangkan hal ini tentunya melalui pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga majelis komisi menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang bersangkutan. 2) pengaturan perjanjian kartel diatur dalam pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 dan pembuktiannya dilengkapi dengan menggunakan berbagai hasil pemeriksaan yang dapat menunjukkan hubungan realitas yang ada sehingga menjadi bukti substansial adanya kartel dan penetapan harga di atur dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, Menurut pedoman ini, untuk membuktikan adanya perjanjian antara pelaku usaha yang bersaing untuk menetapkan harga barang dan jasa, perlu dibuktikan adanya pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, hal tersebut dapat dibuktikan melalui bukti tidak langsung dan juga bukti langsung.

Actions (login required)

View Item