Politik Hukum Mengenai Pengaturan Batas Usia Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

amin, khoirul (2017) Politik Hukum Mengenai Pengaturan Batas Usia Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Khoirul Amin_083 131 041.pdf Download (3MB)

Abstract

Tujuan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk membatasi perceraian, poligami, dan perkawinan dibawah umur, selain itu juga untuk menciptakan kesehatan keluarga dan pengaturan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, penjelasan pasal 7 ayat (1) berbunyi: “untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini lebih menitikberatkan pada persoalan kesehatan baik suami, istri, dan keturunan mereka. Oleh karena itu Politik Hukum Mengenai Pengaturan Batas Usia Pada Undang-Undang Perkawinan menjadi penting untuk diteliti. Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama, Apa yang melatar belakangi adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia? Kedua, Bagaimana dampak pengatuaran batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi adanya pengaturan batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia serta untuk mengetahui dampak dari pengatuaran batas usia dewasa dalam hukum perkawinan di indonesia. Jenis penelilitian ini adalah penelitian hokum normatif atau penelitian hokum kepustakaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Yaitu bekerjanya data dengan mendeskripsikan kenyataan social/empiris (dalam hal ini apa yang melatar belakangi adanya pengaturan mengenai batas usia dalam hukum perkawinan dan bagaimana dampak pengatuaran batasusia dewasa dalam hukum perkawinan di Indonesia), dengan teori yang ada. Selanjutnya peneliti menguraikan dan memberikan komentar dari hasil singkronisasi dua komponen tersebut. digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id ix Temuan dari kesimpulan penelitian ini adalah Secara teori ilmu politik hukum UU Perkawinan dilahirkan dalam konfigurasi politik demokratis, dimana negara mulai mengakomodasi kehendak-kehendak dan tuntutan masyarakat Muslim terkait dengan peraturan-peraturan yang akan dijadikan pedoman bersama, termasuk ketentuan-ketentuan tentang perkawinan. Penetapan batas minimal usia kawin pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal tersebut. Dan menimbang bahwa lebih banyak mudarat ketimbang maslahat yang ditimbulkan atas penetapan batas minimal usia kawin pada pasal 7 ayat (1) tersebut, dan isinya bertentangan dengan pasal undangundang yang lahir kemudian.

Actions (login required)

View Item