Telaah Kritis Hukum Islam Progresif Terhadap Fatwa MUI (Studi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Tahun 2016 )

HIDAYATULLAH, M.SYARIF (2017) Telaah Kritis Hukum Islam Progresif Terhadap Fatwa MUI (Studi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Tahun 2016 ). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text M. SYARIF HIDAYATULLAH_083 121 059.pdf Download (6MB)

Abstract

Fenomena fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali menjadi sorotan oleh beberapa kalangan, baik itu ilmuwan, akdemisi, aktifis, ataupun oleh beberapa orang yang risau dengan keberadaanya. Hal ini dikarenakan, fatwa yang biasanya sebagai jawaban atas kegaduhan malah mendatangkan kebalaun yang baru dalam keberagamaan masyarakat di indonesia. Tanpa terkecuali, produk fatwa yang baru baru ini dihasilkan oleh MUI tentang kasus yang diderita oleh Basuki Tjahaja Purnama. Fatwa MUI juga tidak ketinggalan ikut berpendapat, memutuskan bahwa Basuki Tjahaja Purnama adalah orang yang dianggap menghina Al-Qur’an dan menghina ulama’.Sorotan publik terhadap fatwa akan beberapa kejanggalan, kesangsian dalam menerbitkan fatwa tidak dapat dielakkan lagi. Semata tanda tanya, biasanya fatwa sebagai jawaban dari beberapa persoalan, malah mendatangkan persoalan baru. Dalam hal ini, pantauan hukum islam progresif yang menawarkan kemajuan, penting dijadikan sebagai alat koreksi. Tentu pertimbangan yang mendasar, hukum islam yang tidak lepas dari maqosid syar’i, yaitu tujuan kemaslahatan yang dicita citakan islam sebagai agama yang rahmatan lil’ a’lamin. Tujuan penelitian ini antara lain adalah : Untuk mengetahui setting sosialkeagamaan munculnya fatwa MUI terkait penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama, melihat bagaimana pandangan hukum islam progresif terhadap fatwa MUI dalam kasus penistaan agama, juga untuk mengetahui beberapa dampak sosial keagamaan setelah dikeluarkannya fatwa MUI dalam kasus penistaan agama. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagamaina setting sosial keagamaan munculnya fatwa MUI terkait penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama ?. 2) Bagaimana pandangan hukum islam progresif terhadap fatwa MUI terkait kasus penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama ?. 3.) Bagaimana dampak sosial keagamaan fatwa MUI terkai kasus penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama ?. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasus.Sumber data primernya berupa dokumen pendapat keagamaan fatwa MUI, sedangkan data skundernya berupa bacaan yang berkaitan dengan data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif-deskriptif. Menganalisis masalah dan variabel dan hubungan antara variabel. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Produk fatwa atau pendapat keagamaan dari MUI dalam kasus penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama lahir sebagai bentuk responsif atas kebalauan yang terjadi di masyarakat. Syarat dengan konteks yang melatarbelakangi, seperti tekanan masa, kondisi sosial-politik, dan kepentingan (sebagian) ummat muslim. 2.) Hukum islam progresif menilai, produk fatwa dari MUI tidak layak untuk digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id—digilib.iain-jember.ac.id vii terbit sebagai pendapat keagamaan. Hal ini bisa dilihat dari lahirnya fatwa itu yang tergesa-gesa. 3) Kecacatan dalam proses penetapan fatwa yang tidak melibatkan tersangka Basuki Tjahaja Purnama untuk kemudian tidak ada proses dialog dan klarifikasi, pertanda pendapat ini hanya sepihak. Sedangkan kegaduhan terjadi setelah pengunggahan video yang telah diedit, tidak ditampilkan secara penuh. Persatuan dalam berbangsa dan bernegara diambang perpecehan, karena kebencian dan bentukan isu yang dipertebal dengan sentimen agama, ras, dan suku semakin merambah kedaerah-daerah. Dan parahnya lagi, kata kafirmengkafirkan kerapkali terjadi dimasyarakat.

Actions (login required)

View Item