Problematika Frasa Menurut Hukum Masing Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan

Irvan Efendi, Mohamad Makhzumi (2023) Problematika Frasa Menurut Hukum Masing Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Mohamad Makhzumi Irvan Efendi_S20191081.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Mohamad Makhzumi Irvan Efendi, 2023: Problematika Frasa Menurut Hukum
Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan
Kata kunci: pernikahan sah, pernikahan beda agama, agama di Indonesia.
Problematika terhadap frasa undang-undang adalah sebuah problematika
hukum yang terjadi akibat adanya sebuah kekosongan atau pengartian frasa yang
berbeda dan mengakibatkan banyak timbul penafsiran di antara ahli hukum,
Seperti halnya dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan no 1 tahun
1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum
agama dan kepercayaan. Tetapi dalam praktik yang ada terdapat sebuah putusan
yang seperti menentang hukum yang ada.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana problematika frasa
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya pada Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan? dan 2) Bagaimana
dampak problematika frasa menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang
perkawinan terhadap perkawinan beda agama di indonesia?.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan cara menggali sumber
sumber yang dilakukan dengan cara meneliti melalui buku-buku, jurnal dan bahan
pustaka lainnya yang mendukung dalam penelitian skripsi ini. Adapun teknik
pengumpulannya menggunakan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data
penelitian ini menggunakan analisis dokumen, yakni menganalisis Problematika
Frasa Menurut Hukum Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya Pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan.
Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Terjadi sebuah problem
karena adanya penafsiran yang berbeda diantara para aparat hukum yang
membandingkannya dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal
35 yang membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Antar
agama memiliki hukum yang berbeda yang berdampak pada hakim dalam
memutuskan sebuah perkara ini bisa menggunakan dasar yang membolehkan. 2)
Memunculkan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat,
terutama pada hakim yang menetapkan perkara dalam perkawinan beda agama.
Akibat dari penetapan tersebut sebagian ada yang menolak untuk mengabulkan
sebagian hakim juga ada yang mengabulkan dan menetapkan bahwa perkawinan
tersebut boleh. Apabila hal ini terus-menerus dibiarkan maka akan menimbulkan
adanya ketidakpastian hukum.

Actions (login required)

View Item