ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL TRESHOLD PERSPEKTIF DEMOKARASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.53/PUU-XV/2017)

Buldani, Muhammad Nahidh (2023) ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL TRESHOLD PERSPEKTIF DEMOKARASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.53/PUU-XV/2017). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text skripsi final.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Muhammad Nahidh Buldani, 2023 : ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL TRESHOLD PERSPEKTIF DEMOKARASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.53/PUU-XV/2017).
Kata Kunci: Presidential Treshold, Demokrasi, Putusan MK

Sistem demokrasi di Indonnesia mengisyaratkan dalam wilayah pemilihan presiden harus memenuhi syarat presidential Treshold, hal itulah yang banyak menimbulkan gejolak permasalahan. Diantara ratio decidendi Mahkamah Konstitusi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017 berpendapat bahwa ketentuan Presidential Treshold tidak bersifat diskriminatif terhadap partai politik manapun ataupun menyalahi demokrasi. Sifat diskriminatif baru dikatakan apabila hal yang sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi. Dalam kajian ini akan membahas perihal hal tersebut.
Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana penerapan Presidential Treshold sesuai dengan sistem Demokrasi di Indonesia? 2) Bagaimana Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential trheshold)? 3) Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUUXV/2017 terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?
Jenis penelitian yang digunakan Peneliti menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau normatif. Penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Maka sumber data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan media-media, yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian.
Hasil penelitian Peneliti menghasilkan; 1). Ketentuan dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bernuansa politis karena lebih merupakan konsensus politik dari partai-partai besar untuk mengurangi atau bahkan menutup peluang bagi partai politik peserta pemilu lainnya. Ketentuan tersebut memang mengurangi makna demokrasi ketika dikaitkan dengan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk terlibat dalam kompetisi yang fair di dalam pemilihan umum presiden. 2). Ratio Decidendi dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi ada empat poin pertimbangan. Dimana kelima hal tersebut mempertimbangkan apa yang menjadi pokok tuntutan dari pemohon, selain dari pada itu pertimbangan hakim tidak lepas dari situasi politik dan opini yang sedang beredar di masyarakat. pertimbangan Mahkamah berargumen pada intinya adanya Presidential Treshold ini merupakan penguatan sistem presidensial. 3) Putusan mahkamah konstitusi sifatnya final dan mengikat. Tetapi dengan berlakunya aturan Pasal 222 UU Pemilu no 7 tahun 2017, maka hanya partai politik yang mecapai ambang batas 20% atau 25% saja yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tentu saja hal itu menimbulkan permasalah hukum baru terhadap konstitusi karena bertentangan dengan esensi demokrasi sebagaimana juga telah di jamin UUD NRI 1945.

Actions (login required)

View Item