PROBLEMATIKA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PUPUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 DI KABUPATEN BONDOWOSO

Musdalifah, Eva (2023) PROBLEMATIKA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PUPUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 DI KABUPATEN BONDOWOSO. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text EVA MUSDALIFAH WM.pdf Download (4MB)

Abstract

Eva Musdalifah, 2023: Problematika Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pupuk Berdasarkan Undang- Undang No 7 Tahun 2014 Di Kabupaten Bondowoso
Kata Kunci : Problematika, Pupuk Bersubsidi, Sistem
Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 banyak membahas tentang himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik dalam perdagangan serta dijelaskan sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga hal tersebut menjadi akar keresahan warga kepada pemerintah yang kurang maksimal dalam menjalankan wewenangnya.
Berdasarkan uraian yang ada berikut fokus penelitiannya: (1) Bagaimana mekanisme pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso (2) Bagaimana pelaksanaan pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso. (3) Bagaimana problematika pengendalian pupuk bersubsidi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tlogosari dan Pujer Kabupaten Bondowoso tahun 2022. Subjek penelitian meliputi Ketua Dinas Pertanian di Bondowoso atau pejabat lainnya yang memiliki jabatan penting dan kepala bidang perdagangan di kabupaten bondowoso yang memiliki wewenang serta petani.Pengumpulan data melalui teknik wawancara (Interview), dan pengamatan (Observasi) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman
Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan 1). Bahwa mekanisme pengendalian pupuk bersubsidi merupakan instrumen yang penting guna memenuhi kebutuhan petani atas pupuk. Mekanisme sistem ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan juga KP3. Mekanisme pengendalian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso masih belum terlaksana secara optimal hal ini berdasarkan fakta bahwa masih banyak tindakan melawan 2). Dalam pelaksanaan menjalankan sistem ini, ketidak optimalan dari eksekusi tugas yang sudah ada masih menjadi hal yang sering dirasakan oleh petani di Kabupaten Bondowoso itu sendiri, ketidak tegasan dari APH unntuk mengambil penyidikan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran yang ada. 3) Kehadiran adanya sistem ini belum sepenuhya dihayati oleh masyarakat, mengingat bahwa tindakan melanggar hukum masih saja terjadi di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa legal structure yang di manifestasikan dalam bentuk kepatuhan dalam aturan hukum yang ada masih belum tumbuh secara mengakar. Baik budaya hukum yang bersifat ekstern atau intern, oleh karena itu masih sering terjadi problematika seperti kelangkaan pupuk bersubsidi.

Actions (login required)

View Item