KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI

Rizal, Muhammad (2023) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI. Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Text Muhammad Rizal_S20193099.pdf Download (3MB)

Abstract

Muhammad Rizal, 2023 : Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap
Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai
Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Rokok Ilegal.
Indonesia adalah negara dengan penghasil tembakau terbanyak di dunia.
Rokok adalah sebuah olahan dari hasil tembakau yang banyak disenangi oleh
kebanyakan masyarakat di Indonesia. Peredaran rokok ilegal tanpa cukai di
Indonesia ini berasal dari berbagai merek, yang diproduksi sejumlah industri yang
sudah tersebar di penjuru Indonesia. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 4
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang terkena
cukai dikarenakan rokok adalah suatu barang yang sudah banyak beredar dan
harus diamati karena penggunaannya bisa mengakibatkan dampak yang buruk
terhadap kelompok masyarakat dan lingkungan sekitar. Dari beberapa penelitian
yang ada sebelumnya, tidak ada yang meneliti tentang kewenangan pemerintah
daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal.
Adapun fokus penelitian yang akan dibahas adalah : 1) Apa landasan yuridis
pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa
cukai ? 2) Bagaimana aspek regulasi kewenangan pemerintah daerah terhadap
pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai?
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui apa saja landasan yuridis
pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa
cukai 2) Untuk mengetahui aspek regulasi kewenangan pemerintah daerah
terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai.
Penulisan karya ilmiah ini merupakah hasil dari jenis penelitian normatif,
Pendekatan penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan
Konseptual, Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan Hukum Primer,
Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian
kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Landasan yuridis Pemerintah Daerah dalam
melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai kepada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 2) Aspek regulasi
kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran rokok ilegal yakni
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah
nomor 49 tahun 2009 Tentang Tata Cara penindakan di Bidang Cukai.

Actions (login required)

View Item