Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia

Misbahul, Muhaimin (2024) Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI WATERMARX MUHAIMIN.pdf Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK
Misbahul Muhaimin, 2023: Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi Di Indonesia

Didalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa:“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Kekerasan seksual merupakan salah satu dari perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual, terlebih di lingkungan institusi pendidikan perguruan tinggi, terus saja terjadi dan seolah belum ada penanganan serius hingga ke akarnya.
Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Bentuk Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi ?. 2) Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi ?.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk Memahami bentuk kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, Untuk Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang sumber penelitiannya berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Bentuk kekerasan seksual yang selama ini terjadi di perguruan tinggi sangatlah beragam, dimulai dari menyampaikan ucapan yang memuat rayuan dan ajakan untuk melakukan perbuatan seksual baik secara langsung atau melalui alat komunikasi (Handphone), memaksa korban untuk melakukan perbuatan seksual seperti mencium dan menggrayangi tubuh korban, hingga sampai melakukan pemerkosaan. 2) Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi diantaranya; a) Membuat Regulasi, ditujukan guna memastikan bahwa setiap perguruan tinggi baik yang dikelola pemerintah maupun yang di kelola swasta taat kepada prinsip pendidikan anti kekerasan seksual b) Mengawasi Kebijakan/Regulasi, dengan tujuan memastikan Perguruan Tinggi menaati kebijakan penyelenggaraan pendidikan, dan Sebagai identifikasi awal apabila ditemukan tindakan yang diindikasikan kepada kekerasan seksual. c) Evaluasi Kebijakan/Regulasi, ditujukan guna Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan sekaligus Untuk dijadikan bahan masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik lagi berbasis kepada pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut.

Actions (login required)

View Item