IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKRTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

MOHAMMAD, RIDWAN (2023) IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKRTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, UIN KH ACHMAD SIDDIQ.

Text (skripsi mohammad ridwan (S20183091)) skripsi ridwan mohammad-1.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Mohammad Ridwan, 2023: Implementasi Prinsip Good governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspekrtif UU Nomor 6 Tahun 2014 Dan Maslahah mursalah (Studi Kajian Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)
Kata Kunci: Good governance, UU Nomor 6 Tahun 2014, Maslahah mursalah
Good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, menjadi perhatian karena peran pemerintah sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara. Untuk menuju kepada pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan pengelolaan berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya secara lebih serius, transparan, dan terarah serta melibatkan semua komponen bangsa guna bersama-sama bangkit dari keterpurukan dan kehinaan di mata dunia internasional. Dalam hal ini tertuang dalam prinsip-prinsip good governance.
Fokus yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi prinsip good goverence dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi? (2) Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Maslahah mursalah tentang penerapan prinsip good governance?
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi prinsip good goverence dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi. (2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemerintahan di desa Karangpring kecamatan Sukorambi perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Maslahah mursalah.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan koseptual dan jenis penelitian ini adalah hukum empiris yang berupa field research. Subyek penelitiannya menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data dari Milles dan Huberman dengan langkah-langkah; kondensasi data; penyajian data; menggambar dan memverifikasi kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.
Implementasi prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspekrtif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan maslahah mursalah dengan prinsip-prinsip, pengawasan dan supremasi hukum, prinsip daya tanggap, prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme dan keadilan serta prinsip efisiensi dan efektivitas belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena belum adanya kesadaran diri dan lebih mementingkan keuntungan para aparatur sendiri, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait prinsip good governance. Ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 secara keseluruhan penerapan prinsip-prinsip good governance di desa Karangpring kurang berjalan dengan baik karena masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, kurangnya tanggung jawab dan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat, kurangnya disiplin saat bekerja, dan terdapat sedikit tindakan nepotisme yang dilakukan oleh aparatur. Hal inipun tidak sesuai dengan konsep maslahah mursalah yang menjunjung nilai amanah, musyawarah serta adil.

Actions (login required)

View Item