Pertimbangan Hukum Peraturan Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PPU-/2012

Arifin, Zainal (2024) Pertimbangan Hukum Peraturan Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PPU-/2012. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text sipkripsi revisi arifin bismillah fiks watermark.pdf Download (6MB)

Abstract

Kata kunci: Migas, Undang-Undang dan Putusan MK
Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan peranan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia, Dan diterbikanlah UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) Bumi. akan tetapi UU migas menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945 Terutama pasal 3 ayat (2) dan (3). adapun pokok masalahnya: Implikasi terhadap Migas sebagai Sumber Energi Dampak dari regulasi ini terlihat dalam pengelolaan migas yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga dianggap tidak adil bagi bangsa sendiri. Maka dari itu MK menguji UU migas hingga 3 kali sampai bersifat final pada Putusan No 36/PUU-X/2012. dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi Sudah melakukan penafsiran secara mendalam atau tidak terhadap Undang-Undang Migas yang dikaitkan dengan UUD NRI 1945 Sehingga penulis tertarik untuk menulis judul ini dengan fokus masalah berikut.
Fokus penulisan skripsi ini diataranya 1). Apa hakikat pengelolaan minyak dan gas dalam hukum energi indonesia ? 2). Bagaimana Relevansi Pertimbangan Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Bumi dalam Putusan MK No 36/PUU-X/2012 dengan Hukum Energi Indonesia?
Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah: 1).Untuk Mengetahui Hakikat Pengelolaan Minyak Dan Gas Dalam Hukum Energi Indonesia ?.2). Untuk mengetahui Relevansi Pertimbangan Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Dalam Putusan MK No 36/PUU-X/2012 dengan hukum energi indonesia?
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual, teknik pengumpulan bahan penulisan dilakukan dengan menkaji dari berbagai studi pustaka, seperti peratura undnag-undang, buku, jurnal dan literatur lainya yeng relevan analisis penulisan ini dilaksanakan dengan komparasi dan evaluasi pada bahan-bahan hukum yang berkaitan dan disusun seacara sistematis.
Hasil penelitian ini yaitu 1. Hakikat pengelolaan minyak dan gas dalam hukum energi indonesia ialah Melibatkan Pemanfaatan Migas dalam penggunaannya, Dampak Migas itu sendiri, Dan Pengaturan Migas. Diamana ini semua bertujuan untuk megetaui kegiatan usaha migas yang mandiri, transparan, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Dan 2: Bahwa Relevansi Pertimbangan Hukum Pengelolaan Migas dalam Putusan MK No 36/PUU-X/2012 dengan Hukum Energi Indonesia, yang mana putusan MK menjadi dasar perubahan UU migas untuk menciptakan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan oleh hal ini sejalan dengan tren global menuju energi baru terbarukan yang diatur dalam UU No 30 tahun 2007 tentang energi.

Actions (login required)

View Item