Nasib Petani pada Kerjasama Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam Tinjauan Fiqih Muamalah

Sumantri, Giyan (2024) Nasib Petani pada Kerjasama Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam Tinjauan Fiqih Muamalah. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text GIYAN WATERMK - WATERNAK.pdf Download (3MB)

Abstract

Sistem kerjasama Agro-Trading merupakan suatu bentuk pembagian hasil dengan adanya perjanjian yang mengikat hingga melakukan bentuk usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak, dalam hal ini Mudharabah berperan penting sebagai landasan masyarakat di Desa Paleran untuk sebagaia acuan apakah akad tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam.
Fokus penelitian dalam skripsi ini : 1) Bagaimana bentuk kerjasama sistem Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ? 2) Bagaima tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem Agro-Trading di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?
Tujuan penelitian dalam skripsi ini : 1) untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk kerjasama sistem Agro-Trading yang ada di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sisten kerjasama Agro-Trading yang ada di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengidentifikasi dan meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya yang terjadi sesuai fakta di ruang lingkup masyarakat.
Kesimpulan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam implementasi Agro-Trading ini. Pertama, adanya kesepakatan awal yang mencakup seluruh aspek, seperti modal, jenis tanaman, pembagian keuntungan, harga jual, dan lainnya. Ketidak fleksibelan kesepakatan ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan, terutama jika harga pasaran berubah-ubah, yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Dan terdapat beberapa syarat akad atau perjanjian yang tidak sesuai dengan syariat Islam menurut Fatwa DSN-MUI. Syarat-syarat ini mempersempit tindakan pengelola dan dapat menghambat tercapainya tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan.

Actions (login required)

View Item