ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA MEREK DAGANG PADA PUTUSAN NOMOR 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022

yani, Linda (2023) ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA MEREK DAGANG PADA PUTUSAN NOMOR 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.

Text SKRIPSI LINDA watermark.pdf Download (1MB)

Abstract

Lindayani, 2023 : Analisis Yuridis Ratio Decidendi Hakim dalam memutuskan konkurensi Merek Dagang dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)
Kata Kunci : Ratio Decidendi, Sengketa Merek Dagang, Passing Off
Pelanggaran terhadap suatu merek terkenal STARBUCKS Corporation dengan STARBUCKS Sumatra Tobacco trading Compani atas dasar itikad tidak baik saat pendaftarannya dengan maksud membonceng atas ketenaran merek terkenal (Passing Off) milik negara asing terhadap merek STARBUCKS Corporation.
Penelitian ini berfokus pada 2 rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana analisis ratio decidendi hakim dalam menyelesaikan sengketa merek dagang dalam putusan perkara nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022?, dan 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tindakan pemboncengan merek terkenal (Passing Off) di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode hukum normatif atau kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui sumber hukum primer seperti undang-undang serta putusan hakim, dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan putusan pengadilan.
Hasil dari penelitian ini dengan kesimpulan : 1) Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung Nomor 835 K/Pdt.Sus/HKI/2022. Dalam Pertimbangannya hakim menemukan ketidaksesuaian dengan fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang ditemukan pada pemohon kasasi dengan kenyataan. Merek Terkenal dilihat dari ketenaran merek tersebut diseluruh dunia maupun di Indonesia. Keberadaan merek terkenal diakui dan dilindungi walau pendaftarannya belum dilakukan di Indonesia. 2) Perlindungan hukum atas tindakan pemboncengan merek terkenal (Passing Off) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang nasional ataupun Internasional yaitu dalam Pasal 6 bis Paris Convention dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 huruf b dan c dan sanksi bagi pelanggar atas pemboncengan suatu merek dalam Undang-Undang merek yang berlaku yaitu tercantum dalam bab XV tentang penyelesaian sengketa pasal 83 ayat (1) UU Merek. Penegakan hukum di Indonesia mampu menghendaki proses penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat atau dapat disebut dengan gagasan hukum progresif sehingga dalam perlindungan hukum dapat menjamin kualitas hukum yang baik bagi Indonesia.

Actions (login required)

View Item