Partisipasi Masyarakat Dalam pembentukan Undang-undang berdasarkan asas pembentukan oeraturan perundang undangan yang baik

AINUN, NADIFA (2024) Partisipasi Masyarakat Dalam pembentukan Undang-undang berdasarkan asas pembentukan oeraturan perundang undangan yang baik. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text AINUN NADIFA_S20193009.pdf Download (15MB)

Abstract

Partisipasi masyarakat yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 96, menjadi sangat signifikan dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, keterlibatan masyarakat berdasarkan pada Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, memiliki kepentingan yang besar. Namun, di Indonesia, peran partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang belum optimal. Masalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang telah ditemukan, yang kadang-kadang mengakibatkan rendahnya penerimaan undang-undang di kalangan masyarakat.
Penelitian yang akan dibahas akan berfokus pada dua pertanyaan inti: 1) Bagaimana regulasi yang mengarahkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang? 2) Apakah peraturan yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah mematuhi asas efektif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memperoleh pemahaman tentang regulasi yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. 2) Mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang searah dengan asas efektif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis yuridis normatif, dengan menggunkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kepustakaan (library research). Dengan analisa bahan menggunkan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini mencakup: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur langkah-langkah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan yang mempertimbangkan keterlibatan masyarakat. 2) Namun, upaya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang belum sepenuhnya mencapai standar peraturan perundang-undangan yang efektif, terutama terkait aspek transparansi atau asas keterbukaan. Beberapa proses pembentukan undang-undang tidak selalu mengakomodasi partisipasi masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam aspek transparansi.

Actions (login required)

View Item