MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Bondowoso Perspektif Imam Al Mawardi)

alfin sayuti adlan, muhammad fuad (2024) MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Bondowoso Perspektif Imam Al Mawardi). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Sidiq Jember.

Text Mohammad Fuad Alfin Sayuti Adlan S20183067 (1).pdf Download (887kB)

Abstract

Muhammad Fuad Alfin Sayuti Adnan, 2024: Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Bondowoso Perspektif Imam Al Mawardi)

Kata kunci: Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.
Kepala Desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah dalam sebuah Negara, yang diatur oleh undang-undang. Adanya struktur merupakan hal terpenting dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintah desa, sehingga dalam memilih perangkat desa juga diatur dengang kriteria yang telah diatur oleh undang-undang. Pengangkatan perangkat desa melalui mekanisme yang telah ditentuka, sedangkan pemberhentian perangkat desa juga melalui proses yang ditentukan dengan menyertai faktor alasan diberhentikannya perangkat desa.
Adapun fokus penelitian ini adalah, Bagaimana Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso? Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso? Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso Perspektif Al Mawardi?
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme Pengangkatan perangkat desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia.Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian perangkat desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia. Untuk mengetahui pandangan Perspektif Al Mawardi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Jenis penelitian yang digunakan adalah (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian undang-undang, buku al ahkam syultaniya, hukum empiris dapat dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan dan mengamati peraturan perundang-undang yang benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat Penelitian hukum empiris adalah penelitiaan yang membahas dan menyelidiki Peraturan perundang-undang sosial dan kemasyarakatan.
Penilitian ini sampai pada kesimpulan 1) Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari secara administrasi telah dilakukan oleh kepala desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. 2) Pemberhentian perangkat desa di Desa Tlogosari sesuai secara sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017. Pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1. Namun perangkat yang diberhentikan oleh Kepala Desa tidak memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana Permendagri No. Pasal 5 Ayat 2 huruf c dan Ayat 3 huruf a. 3) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tlogosari Kecamatan Bondowoso tidak sesuai dengan konsep pengangkatan pembantu pemimpin yang disampaikan oleh Al Mawardi.

Actions (login required)

View Item