Implementasi Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum

Putri, Ayu Waningsih (2024) Implementasi Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum. Undergraduate thesis, UIN Khj Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-005-HTN-2024) 620531 - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Putri Ayu Waningsih, 2022: Impelementasi Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir

Kabupaten Malang merupakan daerah dengan potensi lahan parkir di tepi jalan umum yang cukup banyak dan jumlah pengendara yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hari ini, di Kabupaten Malang terdapat 862 titik parkir yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional. Pada konteks ini, kemudian pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menetapkan dan mengundangkan Perda Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum dengan tujuan untuk mengelola potensi lahan parkir agar mampu memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, memang perlu adanya regulasi khusus untuk mengatur perparkiran di Kabupaten Malang . Sejak diundangkannya, terhitung kurang lebih 5 tahun, perlu kiranya Perda tersebut beserta pengimplementasiannya dievaluasi. Mengingat terdapat beberapa temuan lapangan tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam Perda tersebut.
Pada penelitian ini terdapat dua fokus, yaitu: 1) Bagaimana sistem tata kelola perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang ? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sistem tata kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang . 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan menganalisis data primer dan sekunder dengan teori dan pendapat para pakar yang relevan.
Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Dishub Kabupaten Malang sebagaimana telah diatur dalam Perda memiliki kewenangan untuk mengelola urusan perparkiran di Kabupaten Malang. Dishub telah mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Perda. Hal ini sesuai dengan asas legalitas (kepastian hukum) dalam negara hukum. Akan tetapi Perda yang dijadikan acuan dalam sistem tata Kelola perparkiran tidak memenuhi landasan sosiologis sehingga kemudian berimplikasi pada terhambatnya implementasi. Kedua, Terdapat beberapa kelemahan dalam praktik impelementasi yang dilakukan oleh elemen pelaksana kebijakan retribusi parkir yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Dishub dan Juru Parkir.

Actions (login required)

View Item