Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Jember)

Alfiatul, Laily (2024) Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-030-HTN-2024) FINAL SKRIPSI ALFIATUL LAILY (S20193117).pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB)

Abstract

Bermula dari pengamatan atau observasi penulis terkait komposisi keanggotaan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jember berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terdapat pada pasal 10 ayat 7 yang mana dijelaskan “Komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum, keanggotaan KPU Provinsi, keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan kuota keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh persen)”. Tidak hanya di keanggotaan Komisi Pemilihan Umum saja, skripsi ini juga berfokus pada penyelenggara pemilihan umum di tingkat badan adhoc.
Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana keterwakilan perempuan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember? 3) Apa saja Faktor Penghambat Terpenuhinya Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember?.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum empiris (empirical legal research) yang mana penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan diantaranya pendekatan undang – undang dan pendekatan sosiologi hukum.
Berdasarkan hasil penelitian ini, 1). keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sekurang-kurangnya memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen). 2). Implementasi keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Jember bisa dibilang belum terpenuhi maksimal dan jika dipresentase hanya mencapai 20% belum memenuhi angka 30%. Penyeleggara di tingkat badan adhoc di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember pada Pemilu 2024 sendiri masih belum mencapai 30% dilihat dari data yang diperoleh peneliti bahwa keanggotaan perempuan di PPK baru mecapai 14%, sedangkan keanggotaan perempuan di tingkat PPS mencapai 29%. 3). Faktor penghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan antara lain ialah kurangnya peminat dari kalangan perempuan, budaya patriarki yang masih kental di lingkungan masyarakat Jember, publikasi tidak tersosialisasi dengan baik , tidak adanya kemauan dan kemampuan dari individu sendiri, kurangnya kepercayaan diri dari perempuan bisa menimbulkan rasa kemauan semakin rendah, dan kearifan lokal yang berbeda disetiap wilayah.

Kata Kunci : upaya, jaminan, keterwakilan perempuan, penyelenggara pemilihan umum, pemilihan umum.

Actions (login required)

View Item