Analisis Implementasi Akad Rahn Dan Penetapan Mu'nah Pada Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang

nisa', firliana nadia (2024) Analisis Implementasi Akad Rahn Dan Penetapan Mu'nah Pada Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text (SK-043-AKSYA-2024) FIRLIANA NADIATUN NISA_204105030110.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

Masyarakat membutuhkan Lembaga keuangan berbasis syariah seperti Pegadaian Syariah agar merasa aman untuk bertransaksi pinjam memimjam dengan skema gadai karena sesuai dengan prinsip syariat Islam. Penggunaan akad rahn, aturan gadai, dan kejelasan penetapan mu’nah dan dapat menjadi penambah akan keyakinannya.
Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi akad rahn pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, 2) Bagaimana penetapan mu’nah pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, 3) Bagaimana implikasi penetapan mu’nah pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang.
Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui implementasi akad rahn produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, untuk mengetahui penetapan mu’nah pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang, dan untuk mengetahui implikasi penetapan mu’nah pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriprif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Unit Pegadaian Syariah Lumajang. Subjek penelitian menggunakan teknik purposive dan snowball. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verivikasi atau penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data.
Hasil dari penelitian ini: 1) Implementasi akad rahn sudah sesuai dengan satu jenis akad rahn saja. Adapun hal yang menyimpang yaitu pihak pegadaian tidak meminta bukti kepemilikan marhun dan kurang dalam menjelaskan beberapa aturan yang tertera dalam surat bukti rahn, 2) Penentuan tarif mu’nah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang rahn dan pemberian diskon mu’nah untuk pinjaman dibawah presentase 92,0% dan diatas 1,0%, 3) Implikasi penetapan mu’nah memiliki pengaruh positif ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah nasabah dan masih terdapat beberapa transaksi nasabah yang belum dilunasi dan hanya dibayar mu’nah-nya saja dari tahun 2022.
Kata kunci: Akad Rahn, Mu’nah, Pegadaian Syariah

Actions (login required)

View Item